Aceh Timur –sejumlah organisasi wartawan di Aceh Timur meminta pihak polres Aceh Timur dan kejaksaan negeri idi untuk mengusut dana publikasi yang diduga kurang transparan yang dilakukan oleh pihak KIP Aceh Timur.
Adapun sejumlah organisasi yang meminta serta mendesak yaitu organisasi Persatuan Wartawan Nasional (PWN) Aceh, Aliansi Wartawan Aceh Independen (AWAI), Jajaran wartawan Indonesia (JWI), Ikatan Wartawan Online (IWO),dan gabungan wartawan Indonesia (GWI).
Ketua gabungan wartawan Indonesia (GWI) Iwan Saputra, SH, mengungkapkan keprihatinannya terkait kurangnya transparansi dalam pengelolaan biaya publikasi oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Timur.
Masih lanjutnya,Iwan menilai, isu ini telah menjadi perhatian publik dan perlu mendapatkan klarifikasi dari pihak-pihak terkait.ujarnya kepada media ini Minggu (6/10/2024).
Dalam keterangannya yang disampaikan kepada awak media, Iwan atau yang akrab disapa Aan menyebutkan bahwa informasi mengenai alokasi dan penggunaan biaya publikasi selama ini kurang terbuka. Hal ini memicu berbagai pertanyaan dan spekulasi dari masyarakat dan awak media khususnya menjelang perhelatan pemilu yang semakin dekat.
“Kami sangat mengharapkan adanya transparansi dari KIP Aceh Timur terkait biaya publikasi yang selama ini dianggap tertutup.”kami Awak media dan Masyarakat berhak mengetahui bagaimana dana tersebut dikelola,” ujar aan dalam wawancaranya di salah satu kafe di Kota Idi.
Lebih lanjut,aan mendesak agar pihak berwenang, seperti kepolisian dan kejaksaan, segera turun tangan untuk menindaklanjuti pemberitaan yang telah viral terkait masalah ini. Menurutnya, tindakan cepat dan tegas dari aparat penegak hukum sangat diperlukan guna memberikan kepastian dan kejelasan kepada publik.
“Masalah ini harus segera diusut. Kami berharap pihak kepolisian dan kejaksaan dapat memberikan respons yang jelas agar masyarakat tidak terus bertanya-tanya mengenai penggunaan dana publikasi,”ujarnya.
Menjelang pelaksanaan pemilu,iwan menegaskan pentingnya menjaga integritas dan akuntabilitas setiap proses penyelenggaraan, termasuk dalam hal pengelolaan anggaran publikasi. Menurutnya, transparansi ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penyelenggara pemilu di Aceh Timur.
“Kami,dari beberapa organisasi wartawan Aceh khususnya Aceh Timur berharap agar masalah ini bisa segera ditangani dengan baik dan tidak ada lagi keraguan terkait integritas proses pemilu ke depan,”.
Dengan pernyataan tersebut, Aan berharap agar pihak-pihak terkait, terutama KIP Aceh Timur, dapat memberikan penjelasan yang komprehensif mengenai penggunaan biaya publikasi, sehingga tidak ada lagi keraguan dan kecurigaan dari masyarakat terkait hal ini dan selama ini juga KIP Aceh Timur tidak pernah duduk dengan para awak media.pungkas Iwan Saputra SH.
Tim 86 Raja.
