KUALA TUNGKAL – Fraksi Partai Golkar DPRD Tanjung Jabung Barat menyampaikan pemandangan umum, terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun 2022.
Pandangan umum Fraksi Partai Golkar menyoroti beberapa hal diantaranya persoalan Tapal Batas, peningkatan pengangguran serta pengelolan keuangan daerah.
Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Tanjung Jabung Barat Jambi Dedi Hadi menyampaikan, tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Tanjung Jabung Barat mengalami kenaikan.
Kenaikan ini sebut Dedi Hadi dari 2,53 persen di Tahun 2021 menjadi 2,88 persen di Tahun 2022. Dan tentunya menjadi Pekerjaan Rumah (PR) besar untuk pemerintah kedepannya.
” PR ini bagaimana lapangan pekerjaan bisa tercipta dan bisa mengurangi angka pengangguran di Tanjab Barat,” kata Dedi Hadi, Kamis (6/4/23).
Lebih lanjut Dedi Hadi juga mengatakan bahwa Fraksi Partai Golkar kedepan akan terus memonitoring dan melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah.
Sebab menurutnya, pengelolaan keuangan daerah bukan hanya sebatas dilaksanakan dan diberikan penilaian. Tetapi, bagaimana penyelenggaraan dan pelaksanaan keuangan itu sendiri, dapat memberikan kebermanfaatan terhadap perubahan kearah yang lebih baik bagi Kabupaten Tanjung Jabung Barat itu sendiri.
” Maka dari Fraksi Partai Golkar akan melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah, guna mendukung kegiatan pembangunan yang harus terkontrol dengan baik,” katanya.
” Dengan demikian setiap kegiatan pembangunan dapat semakin tepat sasaran, tepat waktu dan seluruh lapisan masyarakat pun dapat merasakan hasil kerja dan pelayanan pemerintah Tanjung Jabung Barat,” imbuhnya.
Selain itu Fraksi Partai Golkar juga memberikan perhatian serius mengenai tapal batas wilayah. Berdasarkan hasil koordinasi serta melalui diskusi yang panjang dari Tahun 2003 hingga Hari ini (Kamis,red) mengenai tapal batas wilayah antara Tanjung Jabung Barat dan Tanjung Jabung Timur belum tuntas.
Fraksi Partai Golkar DPRD Tanjung Jabung Barat tentu mendukung upaya-upaya yang dilakukan pemerintah daerah. Tetapi, fraksi Partai Golkar mengingatkan kembali agar pemerintah lebih serius dalam persoalan Tapal Batas ini.
” Jangan sampai RTRW Provinsi yang saat ini dalam proses pembahasan, ketika disahkan malah merugikan kepentingan daerah,” sebutnya.
Diluar dari pada itu Fraksi Partai Golkar tambah Dedi Hadi, mengapresiasi pencapaian-pencapaian pemerintah daerah di Tahun 2022, seperti tingkat pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang mengalami peningkatan dari 1,36 persen Tahun 2021 menjadi 2,56 persen di Tahun 2022.
Kemudian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang menggambarkan SDM di Bidang Pendidikan, Kesehatan dan pendapatan mengalami peningkatan dari 68,16 ditahun 2021 menjadi 68,79.
” Juga angka kemiskinan yang mengalami penurunan dari 10,75 persen ditahun 2021 menjadi 10 persen di tahun 2022. Walaupun tergolong tinggi namun sudah terlihat menurun. Semoga angka ini semakin turun dari Tahun ke Tahun,” harapnya.(Bas)
