Jelang Nataru 2026/2027, Hutama Karya Siagakan 3.865 Personel dan 518 Armada Layanan Jalan Tol Polsek Sungai Gelam Mediasi Persoalan Siswi SDN 81 Kebon IX yang Viral , Kedua Pihak Sepakat Berdamai Cek Rutan Mapolresta, Kapolresta Jambi Pastikan Pelayanan Sesuai SOP dan Keamanan Fisik Ruang Tahanan  Puluhan Masyarakat Lubuk Layu Tolak Keras Tambang Emas di Samadua: “Jangan Rusak Hutan Kami! Perkuat SDM Organisasi, 15 Anggota PW IWO Aceh Ikut Uji Kompetensi Wartawan di Abdya

Home / Pemerintah

Rabu, 11 Februari 2026 - 20:13 WIB

Hardizal Soroti Dugaan Pencopotan Aset Disdik, DPRD Tak Diberi Tahu Soal Pindah Kantor

 

 

 

Sungai Penuh – Terkait dugaan perusakan fasilitas pada bangunan lama Kantor Dinas Pendidikan yang berlokasi di Desa Sumur Gedang, Kecamatan Pesisir Bukit, Wakil Ketua DPRD Kota Sungai Penuh, Hardizal, S.Sos., M.H., angkat bicara. Dugaan tersebut mencuat setelah adanya pencopotan pintu dan stop kontak dari kantor lama yang sebelumnya digunakan oleh Dinas Pendidikan.

 

Hardizal menegaskan bahwa apa pun alasannya, tindakan pencopotan fasilitas kantor tanpa prosedur yang jelas dapat menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Ia menilai, sebagai institusi pemerintah, setiap langkah yang menyangkut aset daerah harus dilakukan secara transparan dan sesuai aturan yang berlaku.

 

“Apapun alasannya, tindakan seperti ini tidak dibenarkan jika tidak melalui mekanisme dan prosedur yang jelas. Ini menyangkut aset pemerintah daerah yang harus dijaga dan dikelola dengan baik,” tegas Hardizal.

 

Sebagaimana diketahui, Kantor Dinas Pendidikan Kota Sungai Penuh kini telah berpindah ke gedung baru yang berada di kawasan perkantoran, tepatnya di samping Dinas Kominfo. Terkait pemindahan pintu dari kantor lama ke kantor yang baru, sebelumnya Sekretaris Dinas Pendidikan, Bovi, telah menjelaskan bahwa pintu tersebut merupakan aset Dinas Pendidikan dan dipindahkan untuk digunakan kembali di kantor yang baru.

BACA LAINNYA  Suport Pelatihan Barista, Ketua DPRD Kemas Faried Dorong Pemuda Jambi Berwirausaha

 

Namun demikian, Hardizal menilai bahwa proses perpindahan kantor tersebut seharusnya disampaikan secara resmi kepada DPRD sebagai lembaga pengawas. Ia mengaku pihak DPRD tidak menerima pemberitahuan terkait perpindahan kantor tersebut.

 

“Dinas Pendidikan pindah ke kantor yang baru, namun kami dari DPRD tidak diberi tahu. Seharusnya ada pemberitahuan secara resmi. Memang, kalau kita lihat kondisi kantor lama, kami juga menilai sudah kurang layak. Namun tetap harus ada prosedur yang ditempuh saat melakukan perpindahan,” ujarnya.

 

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa apabila kantor baru belum memiliki fasilitas yang memadai, seperti pintu, maka hal tersebut seharusnya sudah diantisipasi dalam perencanaan anggaran dan pengadaan oleh pihak dinas, bukan dengan mencopot fasilitas dari gedung lama yang berpotensi menimbulkan kesan perusakan.

 

“Jika memang kantor yang baru belum memiliki pintu, itu harus diantisipasi sejak awal oleh Dinas Pendidikan. Bukan kemudian pintu dari kantor lama yang dicopot begitu saja. Semua ada aturan dan tata kelola aset yang harus dipatuhi,” tambahnya.

BACA LAINNYA  KRMKI Berkolaborasi Bersama GANN, Tampilkan 15 Peserta Grup Musik Rock

 

Hardizal juga mengingatkan agar seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh lebih berhati-hati dalam mengelola dan memindahkan aset daerah. Ia berharap kejadian ini menjadi evaluasi bersama agar ke depan tidak terjadi kesalahpahaman yang dapat menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat.

 

Menurutnya, koordinasi antara eksekutif dan legislatif sangat penting dalam setiap kebijakan strategis, termasuk perpindahan kantor dan pengelolaan aset. Dengan komunikasi yang baik, polemik seperti ini dapat dihindari.

 

DPRD, lanjut Hardizal, akan meminta klarifikasi lebih lanjut dari pihak terkait guna memastikan bahwa tidak ada pelanggaran prosedur dalam proses pemindahan aset tersebut. Ia juga menegaskan komitmennya untuk terus menjalankan fungsi pengawasan demi terciptanya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel di Kota Sungai Penuh.

Share :

Baca Juga

Pemerintah

Dari Sejarah Seulawah hingga Tiket Mahal, Pesan Tegas Wagub di Peresmian Asrama Haji

Pemerintah

Pembentukan Koperasi Merah Putih di Desa Gampong Paya dua Kecamatan Pedawa kabupaten Aceh timur, Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah untuk Pemberdayaan Ekonomi Warga.

Pemerintah

Gas LPG 3 Kg Aman! Wali Kota Jambi Pastikan Kuota Cukup hingga Idul Fitri

Pemerintah

Dituding Tak Peduli, Pemkot Jambi Tegaskan Komitmen Dukung Warga

Pemerintah

Sekda Sudirman: Perkuat Kerjasama UIN STS Jambi Bersama Anggota DPR dan DPD RI Tingkatkan SDM di Provinsi Jambi

Pemerintah

Walikota Jambi Gelar Rapat Realisasi Fisik dan Keuangan, Pastikan Program Pembangunan berjalan Sesuai Target din Penghujung Tahun Anggaran

Pemerintah

Wagub Aceh Sambut Gubernur Kaltim, Serahkan Bantuan Rp1,5 Miliar untuk Korban Bencana

Pemerintah

Fraksi Golkar DPRD Muaro Jambi Desak Pemerintah Bangun Sekolah Layak di Desa Tanjung Lebar