Kapolda Jambi Berhasil Dievakuasi, Kapolri Sampaikan Terima Kasih Semua Pihak Kapolres Tanjab Timur Cek Tahanan di Rutan Pastikan Kesehatan  Cegah Kekerasan Anak, Kanwil Kemenkumham Jambi Terima Kunjungan LPA Kota Jambi Tinjau Bangunan Bedah Rumah, Kapolres Tanjab Barat : Insya Allah Pekan Pertama Februari Rampung Mahasiswa Asal Jambi Achmad Ivka Raihan Beserta Tim Wakili Indonesia dan Raih Juara II Tingkat Dunia Dalam Kompetisi East Medical Student Conference Nepal  

Home / Berita

Kamis, 5 Januari 2023 - 10:07 WIB

Pakar Hukum Tata Negara Sebut Perppu Cipta Kerja Merupakan Kewenangan Presiden

Bidik Indonesia News,Jakarta – Pakar Hukum Tata Negara, Dr. Margarito Kamis menegaskan bahwa keputusan Presiden Jokowi menerbitkan Perppu Cipta Kerja sudah sesuai undang-undang. Sementara alasannya merupakan ada pada Presiden itu sendiri.

 

Oleh karena itu, dia menilai perdebatan yang saat ini ramai di ruang publik, sebagai suatu hal yang wajar pasca pengambilan kebijakan politik. Hanya saja dia menyarankan agar tidak menggiring opini publik untuk menjatuhkan Presiden.

 

Selanjutnya, dia menyarankan kepada pihak-pihak yang tidak terima dengan terbitnya Perppu tersebut, agar menempuh jalur hukum yang sudah difasilitasi negara. Salah satunya menggugat ke Mahkamah Konstitusi (MA) seperti yang selama ini dianjurkan Presiden.

 

“Menerbitkan Perppu merupakan kewenangan Presiden. Dia yang paling bertanggungjawab dan dia juga yang bisa merespon sendiri Perppu Cipta Kerja tersebut. Sementara masyarakat yang berdebat, itu bagian dari dinamika yang harus dihadapi,” kata Dr. Margarito saat diwawancarai di Jakarta, Rabu (4/1/2023).

BACA LAINNYA  Utusan Warga Pengelola Lahan Desa Lome Laporkan Permasalahan Tanahnya ke Lembaga KPK Kepr

 

Lebih lanjut, Dr. Margarito Kamis merespon berbagai kritik terhadap tindakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang menerbitkan Perppu Cipta Kerja. Menurutnya, siapa yang mau memperdebatkan Perppu tidak masalah, hanya saja tidak boleh mengajak menggulingkan Jokowi.

 

Kata dia, sebagai Preside Jokowi tentu memiliki alasan tersendiri menerbitkan Perppu Cipta Kerja. Sehingga masyarakat yang merasa dirugikan seharusnya menempuh jalur hukum ke MK, tujuannya agar saling berbagi data.

 

“Sekali lagi saya bilang, menerbitkan Perppu Cipta Kerja merupakan wewenang Presiden. Adapun apabila isinya berpolemik itu harus diselesaikan lewat jalur hukum juga ke MK. Maka jika Perppu itu dijadikan alasan untuk memakzulkan Presiden, ya tidak bagus,” pungkasnya.

BACA LAINNYA  Danrem 042/Gapu Terima Peserta SSDN Program Dikreg Angkatan LXV Lemhanas 2023

 

Sebagai informasi, Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja pada 30 Desember 2022 lalu. Keputusannya itu menuai kritik lantaran dianggap melanggar Putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

 

Sebelumnya, MK memutuskan UU Nomor 11 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja atau UU Cipta Kerja cacat secara formil. MK menyatakan dalam Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020, UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat dan meminta pemerintah memperbaikinya paling lama dalam dua tahun.

Print Friendly, PDF & Email

Share :

Baca Juga

Berita

Perayaan Malam Pergantian Tahun, Kapolresta Jambi Himbau Masyarakat Isi dengan Hal-hal Positif 

Berita

Pantau Situasi Kamtibmas di Hari Natal Lewat Udara, Irjen Pol Rusdi Hartono: Memastikan Lancar dan Kondusif 

Berita

Polresta Bandara Soekarno Hatta Laksanakan Apel Gelar Pasukan Operasi Keselamatan Jaya 2023

Berita

7 Hari Pencarian, SAR Gabungan Akhirnya Hentikan Pencarian Orang Hilang di Hutan Kayu Manis Desa Ambai Kabupaten Kerinci

Berita

Polda Jambi Apresiasi Ditjen Minerba Keluarkan Sanksi Penghentian Sementara Opsnal Tambang Terkait Pelanggaran UULAJ

Berita

Datangkan Pengajar dari Inggris, Kapolri Komitmen Perbaiki Manajemen Kompetisi Sepak Bola

Berita

Ziarah ke Makam Pahlawan, Dandim 0419/Tanjab Ajak Genarasi Penerus Jaga Nilai Patriotik

Berita

Kapolsek jaluko dan Danramil Vaksinasi Doortodoor ke Rumah Warga Pematang Jering.