Tangerang – Dalam rangka menindaklanjuti surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia terkait Permohonan Dukungan Verifikasi NIK, Perekaman Biometric, dan Pemadanan Data Kependudukan bagi Tahanan dan Narapidana, Rutan Kelas I Tangerang melaksanakan kunjungan koordinasi ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang.
Kegiatan ini merupakan langkah awal dalam mendukung percepatan pemenuhan hak administrasi kependudukan bagi tahanan dan narapidana di Rutan Kelas I Tangerang.
Kunjungan tersebut dilaksanakan oleh Kepala Seksi Pelayanan Tahanan Rutan Kelas I Tangerang, Dwiki Satya Hutama Putra, bersama Kepala Subseksi Administrasi dan Perawatan, Muhammad Rizky Poernomo. Kehadiran jajaran Rutan Kelas I Tangerang disambut langsung oleh Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang, H. Hedi Mochamad Hertadi, S.Sos., M.Si.
Dalam pertemuan tersebut, pihak Dukcapil menyampaikan dukungan serta kesiapan untuk membantu pelaksanaan perekaman data kependudukan bagi tahanan dan narapidana di Rutan Kelas I Tangerang.
Adapun jumlah tahanan dan narapidana yang direncanakan mengikuti perekaman data kependudukan sebanyak 148 orang. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memastikan ketersediaan dan validitas Nomor Induk Kependudukan (NIK), sehingga warga binaan dan tahanan dapat memperoleh akses layanan administrasi kependudukan secara optimal, termasuk dalam mendukung akses layanan jaminan kesehatan.
Melalui koordinasi ini, Rutan Kelas I Tangerang bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang berkomitmen untuk memperkuat sinergi dalam pelaksanaan layanan jemput bola administrasi kependudukan. Dukungan ini diharapkan dapat memperlancar proses verifikasi NIK, perekaman biometric, serta pemadanan data kependudukan bagi tahanan dan narapidana.
“Kami menyampaikan terima kasih atas dukungan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang. Semoga sinergi ini dapat berjalan dengan baik sehingga seluruh tahanan dan narapidana yang membutuhkan layanan perekaman data kependudukan dapat terlayani secara maksimal.” Ujar Irhamuddin.
Zainal
