Salsa Sabila Putri
Mahasiswa Prodi Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas MUARA BUNGO
Pengelolaan keuangan negara secara teori didasarkan pada upaya untuk mencapai prinsip-prinsip Tata Kelola yang Baik.
Keberagaman ini mendorong terjadinya pergeseran paradigma dari Tata Kelola yang Baik yang diterapkan secara teoritis ke keuangan publik, yang juga disebut sebagai Tata Kelola Keuangan yang Baik atau Tata Kelola yang Bersih, yang bentuknya dikemas dengan prinsip-prinsip yang diakui secara internasional dan prinsip-prinsip perbankan universal. UNDP, di setiap tahapan prosedur siklus anggaran.
Mendorong seluruh aparatur keuangan negara untuk berperan sebagai wali amanat yang bertanggung jawab melaporkan penggunaan dana publik secara jujur dan berdasarkan ukuran hasil pencapaian, bukan berdasarkan jumlah pengeluaran. Lebih lanjut, Transparansi menuntut keterbukaan penuh atas semua informasi relevan, mulai dari dokumen penyusunan anggaran (AUD/D) hingga laporan audit dan barang/jasa, yang pengadaannya dapat diakses dengan mudah, terutama melalui media digital (e-budgeting dan e-procurement).
Keterbukaan ini untuk menghindari moral hazard dan mendeteksi sinyal peringatan dini potensi pencucian uang. Di antara ketiga pilar tersebut, dimensi Efisiensi dan Efektivitas serta Supremasi Hukum merupakan kunci unt juga merupakan hal yang fundamental.
Secara teoritis, pengelolaan keuangan yang baik dapat memaksimalkan aset publik (berbuat lebih banyak dengan sumber daya yang lebih sedikit). Hal ini melibatkan reformasi kelembagaan dengan pemisahan fungsi perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan yang jelas, serta penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) untuk menghasilkan mekanisme pengawasan dan keseimbangan internal.
Sebagai gantinya, asas Negara Hukum memastikan bahwa segala sesuatu, mulai dari perpajakan hingga pengeluaran, didasarkan pada landasan hukum yang transparan, adil, dan relevan dengan semua fakta, sehingga mencegah tindakan sewenang-wenang.
Prinsip ini menangkap esensi fundamental dari satu tujuan utama Tata Kelola yang Baik: administrasi yang bersih dan efisien serta perhatian pada peningkatan kesejahteraan sosial.
Pengelolaan keuangan negara secara konseptual diarahkan pada pencapaian nilai-nilai Tata Kelola yang Baik atau good governance, yang dikenal dalam dunia keuangan sebagai Tata Kelola Keuangan yang Baik atau Tata Kelola yang Bersih.
Hal ini berarti mengutamakan prinsip-prinsip universal seperti supremasi hukum, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan transparansi.
Tujuannya adalah agar pengelolaan keuangan negara tidak hanya berfokus pada besarnya anggaran yang dialokasikan, tetapi juga pada seberapa besar belanja publik dapat dikonversi menjadi output riil bagi masyarakat.
Di sini, setiap lembaga negara harus bertindak sebagai fidusia, wajib melaporkan penggunaan uang secara jujur dan berdasarkan pencapaian kinerja (akuntabilitas berbasis kinerja).
Transparansi juga merupakan inti dari pengelolaan keuangan negara. Informasi perencanaan anggaran, audit, dan pengadaan barang dan jasa harus disediakan secara elektronik menggunakan instrumen seperti e-budgeting dan e-procurement.
Transparansi diperlukan untuk memastikan tidak terjadinya penyimpangan, moral hazard, dan kemudahan deteksi dini korupsi. Sebaliknya, efektivitas dan efisiensi mensyaratkan pengelolaan sumber daya publik secara optimal dengan prinsip berbuat lebih banyak dengan sumber daya yang lebih sedikit, atau memaksimalkan penggunaan sumber daya yang minimal.
Untuk melengkapi hal ini, reformasi kelembagaan diperlukan guna menciptakan isolasi antara peran perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan, serta untuk meningkatkan Sistem Pengendalian Internal (SPI) Pemerintah agar memiliki sistem check and balance internal yang sehat.
Kedua, asas Rule of Law merupakan landasan utama dalam seluruh proses pengelolaan keuangan negara. Semua kebijakan, seperti pemungutan pajak dan pengeluaran, harus didasarkan pada aturan hukum yang jelas, adil, dan setara untuk menghindari penyalahgunaan wewenang.
Dengan semua prinsip tersebut yang diadopsi dan diterapkan secara konsisten, pengelolaan keuangan negara seharusnya mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan berorientasi pada tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Reformasi birokrasi dan penegakan integritas aparatur negara merupakan kunci berharga untuk membangun kepercayaan publik serta menciptakan sistem keuangan negara yang terbuka, akuntabel, dan efisien dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang Baik.
