Bidik Indonesia News, Jakarta –Segenap rakyat Indonesia memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-77 Republik Indonesia. HUT kemerdekaan Indonesia selalu menjadi pengingat masa lalu, mengenai perjuangan para pahlawan sekaligus pencapaian dan proyeksi masa depan Indonesia.
“Kemerdekaan ini lahir dari upaya yang gigih dari para pejuang bangsa. Kita wajib bersyukur dengan perjuangan mereka, sehingga negara Indonesia ini eksis. Namun persoalan-persoalan kebangsaan akan tetap ada sesuai dinamika zaman,” ungkap Ketua Umum DPP LDII KH Chriswanto Santoso saat ditemui di Kantor DPP LDII, Jakarta, pada Selasa (16/8).
Ia menggarisbawahi bahwa pondok pesantren beberapa kali turut terlibat langsung dalam menghadapi masalah yang dihadapi bangsa. Bahkan, pondok pesantren tidak pernah absen dalam perjuangan bangsa Indonesia sejak zaman kolonial.
“Kita lihat sejarahnya, ketika menghadapi penjajahan, pondok-pondok pesantren mengirimkan ribuan santrinya ke medan perang. Begitu pula saat bangsa ini menghadapi komunisme, maka pesantren menjadi salah satu basis perlawanan. Begitupun di saat bangsa ini menghadapi Covid-19, pondok-pondok pesantren menyiapkan fasilitasnya untuk melakukan vaksinasi. Pondok selalu hadir dalam pentas bangsa,” lanjut Chriswanto.
Menurut Chriswanto, di abad internet ini persoalan kebangsaan terus mendapat tantangan. Bila dahulu kala, rempah membawa penjajahan Indonesia ke Eropa, “Kini masalah perebutan sumberdaya, dan Indonesia sebagai negara berpenduduk besar merupakan pasar yang menjanjikan bagi produk-produk asing,” imbuhnya.
KH Chriswanto mengatakan, globalisasi menempatkan Indonesia sebagai tujuan pengaruh berbagai ideologi. Setiap ideologi, menurutnya melahirkan radikalisme, “Bukan hanya Islam, agama-agama lainnya juga mengalami masalah dengan radikalisme. Bahkan liberalisme yang radikal menghasilkan LGBT hingga hedonisme berupa pemujaan terhadap duniawi,” ungkap KH Chriswanto.
Persoalannya, Indonesia dengan mayoritas umat Islam, maka radikalisme kerap dilekatkan kepada umat Islam saja, “Umat agama lain yang minoritas, radikalismenya tidak terlalu diperhatikan,” katanya. Untuk itu, umat Islam di Indonesia harus terus-menerus menunjukkan kontribusi besar terhadap pembangunan, “Ingat sejak Perang Diponegoro, era pergerakan, hingga perang kemerdekaan, umat Islam dan kalangan pesantren berkontribusi besar dalam memerdekakan Indonesia,” imbuhnya.
Untuk terus menjaga nilai-nilai kebangsaan di lingkungan pondok-pondok pesantren di bawah naungan LDII, DPP LDII mengadakan berbagai seminar kebangsaan, “Bahkan setiap 17 Agustus, pondok-pondok pesantren di lingkungan LDII menggelar upacara bendera. Sepanjang Agustus para santri mengikuti acara yang diadakan di lingkungan pondok,” imbuhnya.
Penanaman nilai-nilai kebangsaan tak sebatas acara-acara yang bersifat seremonial, wawasan kebangsaan tersebut diajarkan kepada para penyelenggara pendidikan. DPP LDII menggelar Sekolah Pamong Indonesia (SPI), untuk mengedukasi para pengurus yayasan, para guru sekolah dan pesantren, pamong, hingga petugas keamanan dan kebersihan.
“Pemikirannya, jangan hanya santri dan siswa yang diberi wawasan kebangsaan, sementara penyelenggara dan mereka yang terlibat dalam lembaga pendidikan tidak disentuh. Justru makin rawan bila radikalisme meyusup kepada penyelenggara pendidikan,” kata KH Chriswanto.
Pamong yang menjadi orangtua pengganti bagi santri dan siswa diedukasi melalui SPI, karena mereka berfungsi sebagai pengganti orangtua, “Sistem boarding school di LDII, membuat para siswa dan santri jauh dari orangtua. Pamong berfungsi sebagai pengganti orangtua, untuk itu mereka harus terlebih dahulu ditanamkan wawasan kebangsaan,” ujarnya.
Model tersebut membuat KH Chriswanto Santoso yakin, di lingkungan pesantren tidak ada ruang untuk radikalisme. Sebaliknya, rasa cinta tanah air dan bangsa tumbuh dengan baik. Sehingga para santri bisa terus berkontribusi dalam upaya pembangunan nasional. (Dhea)
