Kembali Terjadi Tongkang Tabrak Jembatan di Batanghari, Ditpolairud Polda Jambi Panggil Pemilik Torehkan Prestasi Jadi Pelatih Taekwondo, Dansat Brimob Polda Jambi: Suatu Kehormatan dan Kebanggaan Korps Brimob  Rumah Ketua DPW Partai Aceh (PA) Dilempar Bom Molotov  Saat Sidak Di Pasar Villa Kenali, Kapolsek Kota Baru Dapati Harga Kebutuhan Pokok Berangsur Turun.  Gubernur Al Haris Gelar Rapat Optimalisasi Angkutan Batubara Melalui Sungai

Home / Nasional

Jumat, 13 Mei 2022 - 11:04 WIB

Tidak Banyak Dilibatkan Dalam Pelantikan OPD, Begini Ungkapan Wabup Lingga

Bidik Indonesia News, Lingga- Kepri, beberapa waktu yang lalu, Pemerintah Kabupaten Lingga Provinsi Kepri lakukan pelantikan beberapa kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta beberapa jabatan lainnya.

Dikutip dari salah satu media online setempat, Wakil Bupati Lingga Neko Wesha Pawelloy angkat bicara memberikan tanggapan terkait adanya penunjukan dan pelantikan yang dilaksanakan beberapa hari sebelum Idul Fitri 1443 H tersebut.

Menurut Neko, pelantikan tersebut sudah terjadi dan sebagai Wakil Bupati dirinya tidak banyak dilibatkan dalam penunjukan beberapa kepala OPD, bahkan undangan pelantikan disampaikan kepadanya beberapa jam sebelum acara dilaksanakan, sehingga dirinya yang saat itu sedang berada di luar daerah tidak sempat menghadiri acara pelantikan tersebut.

“Kita tentunya memahami jika ada tim atau pihak-pihak yang tidak sepaham dengan penunjukan beberapa kepala OPD beserta jajaran lainnya, namun saya sampaikan di sini, ini sudah terjadi dan harus kita terima dengan lapang hati,” ujarnya.

Lebih lanjut ia menyampaikan, bahwa sebagai Wakil Bupati dirinya memang seharusnya andil dalam penunjukan tersebut, namun karena kesibukannya dan tidak adanya koordinasi dari Baperjakat maupun Badan Pembinaan Kepegawaian dan Diklat (BPKAD) kepada dirinya sehingga penunjukan tersebut dan nama-nama yang dilantik tidak ia diketahui sama sekali.

BACA LAINNYA  Jalan Tol Tempino - Bayung Lincir Akan di Uji Coba Bulan Depan, Jarak Tempuh ke Bayung Lencir Hanya 15 Menit. 

“Kalau yang lama-lama mungkin saya tau tapi yang baru dilantik ini, sama sekali kami tidak dilibatkan tapi sebenarnya tidak elok kami menyampaikan ke publik, tapi itulah kenyataannya yang memang harus kita sampaikan di era demokrasi ini karena Kabupaten Lingga adalah milik seluruh masyarakatnya bukan hanya milik bupati, wakil bupati atau ketua DPRD beserta anggotanya, sehingga wajar kalau masyarakat ingin tahu,” ucapnya.

Meski dirinya tidak mengetahui kondisi detail soal pelantikan dan penunjukan tersebut, namun sebagai Wakil Bupati Lingga dirinya mengaku akan tetap mendukung kebijakan yang telah diambil dari hasil kerja Badan pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) bersama BKD dan dilantik oleh Bupati Lingga yang turut dihadiri Ketua DPRD Kabupaten Lingga tersebut.

“Selama itu sesuai aturan yang berlaku tentu harus kita patuhi dan dukung, kami ucapkan selamat bekerja untuk para pejabat yang telah dilantik, semoga amanah dalam menjalankan tugas dan memberi manfaat bagi masyarakat banyak,” tambahnya.

 

Sebagai penutup, Wakil Bupati Lingga juga menyampaikan kepada ASN yang tidak mendapat jabatan atau di non job kan dari jabatan tanpa alasan tertentu, dan melanggar prosedur serta aturan yang berlaku, dan pihak-pihak yang tidak sejalan dengan kebijakan tersebut maka dirinya mempersilahkan untuk menempuh proses-proses yang musyarawah, mufakat dan diselesaikan dengan kedewasaan demi kepentingan masyarakat banyak.

BACA LAINNYA  Perekat Nusantara Mendukung Polri Menindak Edy Mulyadi dan Menuntut Azam Khan Diproses.

“Dan jika ditemui kejanggalan atau hal-hal yang tidak sesuai aturan maka kami persilahkan menempuh jalur hukum, ke pengadilan atau lembaga hukum lainnya,” jelasnya.

Neko juga berpesan bahwa tantangan ke depan akan semakin berat, di tengah kondisi ekonomi di seluruh dunia baru dalam proses pemulihan serta masih terjadinya kontradiksi di level dunia Internasional, Nasional maupun daerah maka pemerintah daerah harus benar-benar mampu menciptakan peluang ekonomi kepada masyarakat.

“Jadi kepala OPD dan sejumlah pejabat yang ditunjuk harus bertanggung jawab dengan jabatan yang diemban, baik itu penganggaran maupun program harus benar-benar merata dan berkeadilan tidak boleh dikuasai hanya golongan tertentu, kalau itu terjadi maka dampaknya adalah masyarakat kita semua,” pungkasnya. ( Red )

Share :

Baca Juga

Nasional

Polri Ungkap 2 Kasus Penghimpunan Dana Ilegal yang Rugikan Warga Hingga Triliunan

Nasional

Tinjau Vaksinasi Booster, Kapolri: Buruh Harus Dalam Kondisi Optimal dan Sehat Hadapi Omicron

Nasional

Satu DPO MIT Poso Tewas Ditembak

Nasional

Bidang Humas Polda Jambi Terima Penghargaan Top Engagement II Dari Kadiv Humas Polri

Nasional

GEMAPSI Dukung Indra Prabhata Maju Calon Ketua KNPI Kota Depok

Nasional

Arahan Kapolri ke Jajaran: Lakukan Evaluasi dan Tingkatkan Akselerasi Vaksinasi

Nasional

Perkuat Humas, Dirjenpas Luncurkan Grand Strategy Komunikasi Humas Pemasyarakatan dan 50 UPT Percontohan

Nasional

Ketua DPD KNPI Tanjab Barat Hadiri Kongres XVI DPP KNPI di Jakarta