Rosmita Withri
Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik
Universitas Muara Bungo
Administrasi Keuangan Negara (AKN) adalah istilah teori yang amat berpengaruh dan dipakai sebagai kerangka kerja sentral untuk mencapai nilai-nilai Good Government atau Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.
Sistem ini menjamin pengelolaan sumber daya umum dilakukan dengan tingkat integritas yang tinggi, sehingga tujuan pembangunan nasional yaitu mencapai kesejahteraan masyarakat dapat terwujud. Administrasi Keuangan Negara (AKN) tidak sekedar berkenaan teknis mencatat pengeluaran dan penerimaan, melainkan seri kegiatan dan prosedur yang direncana untuk mengelola keuangan secara tertib, sah, hemat, berdaya guna, serta berhasil guna. Prosesnya canggih, berurat-rutin, dan berkelanjutan, mengapit perencanaan anggaran, penganggaran, pelaksanaan, hingga pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan pemerintah.
Dasar hukum yang subjekkan tata kelola ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Undang-undang ini menegaskan bahwa seluruh pengelolaan keuangan negara harus dikelola secara profesional, terbuka (transparan), dan bertanggung jawab sebagai syarat absolut untuk mendukung terealisasinya tata kelola pemerintahan yang baik.
Secara konsep, istilah Keuangan Negara sendiri menyimpan makna yang luas. Menurut definisi yang dikemukakan oleh Van der Kemp, Keuangan Negara meliputi semua hak negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala sesuatu, baik uang maupun barang, yang dapat menjadi milik negara sehubungan dengan hak tersebut.
Defenisi ini selanjutnya dibagi ke dalam dua pengertian, pertama adalah Negara Keuangan dalam Arti Luas adalah semua hak dan kewajiban negara berupa nilai uang, termasuk aktiva atau barang milik negara yang bukan termasuk anggaran, kedua adalah Negara Keuangan dalam Arti Sempit adalah hak dan kewajiban negara yang tercatat dalam anggaran belanja negara (APBN/APBD) untuk tahun tersebut.
Pada hakikatnya, Keuangan Negara adalah keseluruhan kekayaan yang dikelola oleh pemerintah untuk kepentingan umum, sehingga harus dikelola dan dipertanggungjawabkan dalam suatu sistem yang terstruktur. Untuk mencapai tujuan Pemerintahan yang Baik, penerapan konsep Administrasi Keuangan Negara memerlukan penerapan tiga prinsip dasar.
Yang pertama adalah Transparansi atau Keterbukaan. Prinsip ini mewajibkan seluruh proses penganggaran mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan (penggunaan dana), hingga pelaporan hasilnya harus transparan dan mudah diakses oleh publik.Transparansi ini sangat esensial sebab memungkinkan masyarakat untuk mengawasi bagaimana uang mereka digunakan, sehingga kepercayaan publik terhadap pemerintah dapat terbangun. Kedua, Akuntabilitas atau Pertanggungjawaban.
Prinsip ini mewajibkan adanya pertanggungjawaban legal dan moral atas setiap rupiah yang dikeluarkan oleh negara. Setiap aktivitas dan penggunaan dana harus dapat dijelaskan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pihak yang berkepentingan, menjamin bahwa sumber daya digunakan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.
Ketiga, Efisiensi dan Efektivitas. Prinsip ini menjamin agar dana digunakan sebaik mungkin, Efisiensi berarti penggunaan dana dilakukan sehemat mungkin, sembari Efektivitas memastikan bahwa pengeluaran tersebut justru tepat mencapai hasil pembangunan yang diharapkan dan memberikan manfaat paling maksimal bagi kesejahteraan masyarakat. Kecuali ketiga pilar di atas, ada aspek penting yang harus dibangun, yaitu Pengawasan Keuangan Negara. Pengawasan menjadi penentu kesuksesan praktik Administrasi Keuangan Negara (AKN).
Sebagai konteks di Indonesia, pengawasan dilakukan secara lapisan, mulai dari pengawasan oleh aparat pengawas fungsional pemerintah secara internal (Inspektorat Jenderal) hingga pengawasan eksternal oleh lembaga independen seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Pengawasan tersebut meliputi pemeriksaan terhadap ketaatan terhadap peraturan, kepatutan penggunaan dana, dan efisiensi pencapaian hasil. Tujuan jawab adalah untuk mendeteksi sebelumnya adanya penyimpangan atau kebocoran anggaran.
Tepatnya lemahnya pengawasan adalah salah satu hal terbesar yang menghambat mewujudkan tata kelola yang baik dan terekan korupsi yang berlebihan. Berdasarkan hal tersebut, sistem pengawasan harus dibangunkuatkan, diasrong dengan penegakan hukum keras (Rule of Law), dan teknologi-based untuk memperbaiki kecepatan dan transparansi proses pemeriksaan. Peran masyarakat pula, sebagai bagian dari prinsip Partisipasi Publik, tidak boleh diabaikan.
Masyarakat seharusnya mendapat peran aktif dalam pengambilan kebijakan, terutama yang menyangkut anggaran. Fungsinya berupa forum konsultasi publik dan akses transparan terhadap dokumen anggaran.
Bisa dipastikan bahwa jika terlibat masyarakat, peluang terjadinya penyelewengan menurun, dan terkait begitu lingkungan mendukung Clean Governance (Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme).
Prinsip ini sangat relevan di era otonomi daerah, ketika pemerintah daerah memiliki kewenangan yang signifikan untuk memanfaatkan sumber daya yang ada di bawah kendalinya berdasarkan kebutuhan di tingkat daerah. Oleh karena itu, keluasan kewenangan tersebut harus diimbangi dengan disiplin, tanggung jawab, dan pengawasan yang tegas dari pusat dan daerah agar desentralisasi benar-benar memberikan manfaat.
Singkatnya, AKN yang jujur dan profesional merupakan fondasi yang kokoh bagi negara modern untuk mencapai cita-cita luhurnya, yaitu kemakmuran rakyat yang berkelanjutan.
Fungsi Administrasi Keuangan Negara ini semakin kompleks sejak semangat otonomi daerah bergulir, diperkuat secara kovenan melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah.
Pedoman pelaksanaannya, terutama Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000, membawa pembaharuan besar dalam manajemen keuangan di tingkat daerah. Pemerintah daerah kini memiliki hak dan kewenangan yang lebih luas untuk menggunakan sumber-sumber keuangan yang dimilikinya sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat.
Meskipun diberikan kewenangan yang luas, hal ini tidak berarti pemerintah daerah dapat menggunakan dana publik sekehendak hati. Pengelolaan keuangan daerah tetap harus memiliki arah dan tujuan yang jelas, serta wajib dikelola dan dipertanggungjawabkan dalam sistem yang sama ketatnya dengan pemerintah pusat.
Dengan demikian, prinsip Tata Kelola yang Baik harus diterapkan secara konsisten di seluruh jenjang pemerintahan, dari pusat hingga daerah, untuk memastikan desentralisasi memberikan hasil nyata bagi kesejahteraan rakyat.
