Jelang Jadi Tuan Rumah Porprov 2027, Jamal Darmawan Sie: Soliditas dan Koordinasi Kunci Raih Prestasi Bridge Tanjab Barat Juara Umum di Hari Bridge Nasional, Bawa Pulang 2 Emas dari Merangin Maling Tulisan Tetaplah Maling Karya Terlibat Narkotika, Satreskrim Polres Muaro Jambi Amankan Dua Pria di Desa Pulau Kayu Aro Aklamasi Penuh Kebanggaan! Alion Meisen Kembali Nakhodai IPSI Kota Jambi Periode 2026–2030, Siap Bawa Pencak Silat Mendunia

Home / Berita

Kamis, 12 Februari 2026 - 14:47 WIB

Gakkum Selidiki Dugaan Pengalihan Sungai di Lahan Pribadi Milik Bagong 

 

TEBO – Tim Penegak Hukum (Gakkum) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan (DLH-Hub) Kabupaten Tebo Provinsi Jambi, pasa Kamis (12/02/2026) turun ke lapangan melakukan verifikasi faktual adanya dugaan pengalihan Sungai di desa Sido Rukun Kecamatan Rimbo Ulu.

 

 

Turunnya Gakkum Dinas LH dan Perhubungan Kabupaten Tebo ini, sebagai respon cepat dan tanggap menindaklanjuti laporan Pemerhati Lingkungan dan Sosial terkait dugaan pengalihan Sungai di Lahan pribadi milik Setiardi alias Bagong.

 

turunnya Tim Gakkum dilokasi terjadinya dugaan pengalihan Sungai dipimpin oleh Kabid Penataan dan Pentaatan, Arif Budiman dan didampingi Pemerhati Lingkungan dan Sosial, Supriyadi, staf kantor Camat Rimbo Bujang dan Kades Sido Rukun serta Kuasa Hukum dari Setiardi alias Bagong, pemilik lahan.

BACA LAINNYA  Ojk: Integritas Merupakan Kunci Kemajuan Bangsa

 

“Saat ini kita sedang melakukan verifikasi lapangan atas laporan dugaan pengalihan Sungai di Lahan pribadi milik mas Bagong, untuk hasilnya nanti kita laporkan dulu ke atasan,” ujar Arif Budiman dilokasi.

 

Sementara itu, Pemerhati Lingkungan dan Sosial, S.Supriyadi mengatakan bahwa pengalihan Sungai merupakan salah satu bentuk perbuatan yang melawan hukum. Pasal 36 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2009 yang isinya setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL atau UKL-UPL, wajib memiliki persetujuan lingkungan.

BACA LAINNYA  Gas Murah untuk Rakyat: Pemkot Jambi Genjot Jargas, Hemat Hingga Rp150 Ribu per Bulan

Kemudian, Pasal 109 UU 32/2009 yang mengatur tentang Setiap orang yang melakukan usaha/kegiatan tanpa persetujuan lingkungan dipidana dengan Penjara 1–3 tahun dan Denda Rp 1 Miliar – Rp 3 Miliar.

“Apabila terbukti pemilik lahan tidak memiliki dokumen UKL-UPL dan melakukan pemindahan Sungai, maka kegiatan tersebut melanggar UU 32 Tahun 2009, UU 17 Tahun 2019 dan PP 38 Tahun 2011, dengan konsekuensi sanksi administratif berupa penghentian kegiatan dan pemulihan lingkungan, serta sanksi pidana.

Share :

Baca Juga

Berita

Kapolri: Sampai Saat Ini Pengamanan KTT G20 Berjalan Lancar dan Tak Ada Gangguan

Berita

Polisi Amankan Puluhan Pelajar Terlibat Tawuran, Ketua DPRD Kota Jambi Minta Pengawasan dari Semua Pihak

Berita

Dugaan Penyelewengan Beras Bansos di Kota Jambi, Warga Sebut Oknum RT Minta Jatah

Berita

Kapolsek Peureulak Kawal Program Makan Bergizi Gratis

Berita

Rutan Kelas I Tangerang Selenggarakan Kegiatan Ramadan untuk Pembinaan Keagamaan Warga Binaan

Berita

Musim Kemarau Datang Lebih Awal – El-Nino Berpeluang 50-60%

Berita

Perekrutan Karyawan SPBU PT JTP Diduga Tidak Transparan

Berita

Cegah Omicron, Kapolri Minta Percepatan Booster Hingga Akselerasi Vaksinasi Lansia-Anak