SUNGAI PENUH – Dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan kesampingkan Sop dalam Pembokaran Gas di Kota Sungai Penuh kini semakin menjadi perhatian publik.
Sorotan ini menguat setelah muncul keterkaitan dengan insiden ledakan gas LPG yang terjadi di kawasan Koto Lolo, Kecamatan Pesisir Bukit yang sangat membahayakan.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, sebelum terjadinya ledakan, terdapat aktivitas bongkar muat tabung gas LPG di pinggir jalan nasional, tepat di depan pintu masuk area gardu induk milik Perusahaan Listrik Negara di Desa Koto Lolo. Dalam kegiatan tersebut, terlihat kendaraan yang diduga merupakan mobil operasional MBG berada di lokasi bersamaan dengan mobil angkutan gas.
Fakta ini memunculkan pertanyaan serius, mengingat kendaraan Operasional Program Distribusi makanan pada umumnya tidak diperuntukkan untuk terlibat dalam aktivitas yang berkaitan dengan bahan berbahaya seperti LPG.
Insiden ledakan yang terjadi dalam rangkaian aktivitas tersebut bahkan menyebabkan korban luka bakar, yang diketahui merupakan anak dari sopir kendaraan operasional yang berada di lokasi saat kejadian berlangsung.
Sejumlah kalangan menilai, apabila keterlibatan kendaraan operasional MBG dalam aktivitas tersebut benar adanya, maka hal ini tidak hanya menjadi persoalan teknis di lapangan, tetapi juga mengarah pada dugaan penyimpangan operasional serta lemahnya fungsi pengawasan.
“Pengurus bertanggung jawab terhadap jalannya operasional, sementara pengawas memiliki fungsi memastikan semua berjalan sesuai aturan. Jika ada aktivitas di luar SOP, apalagi sampai menimbulkan insiden, maka kedua peran ini perlu dievaluasi secara serius,” ujar salah satu sumber yang enggan disebutkan namanya.
Selain itu, aktivitas bongkar muat gas yang dilakukan di jalur nasional dengan tingkat lalu lintas tinggi, serta berada di dekat fasilitas vital, dinilai berpotensi menimbulkan risiko besar terhadap keselamatan masyarakat.
Kondisi ini memperkuat dugaan bahwa prosedur keselamatan tidak dijalankan secara maksimal, baik dalam proses distribusi gas maupun dalam penggunaan kendaraan operasional program.
Publik pun mendesak agar pengurus MBG di Kota Sungai Penuh memberikan klarifikasi terbuka terkait:
– Standar operasional penggunaan kendaraan program
– Keterlibatan kendaraan dalam aktivitas di luar fungsi distribusi makanan
– Mekanisme pengawasan di lapangan
– Pihak yang bertanggung jawab atas kejadian tersebut
Di sisi lain, jajaran pengawas (penwas) juga didorong untuk menjelaskan sejauh mana fungsi kontrol telah dijalankan, khususnya dalam mencegah potensi penyimpangan yang berujung pada risiko keselamatan.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak pengurus maupun pengawas MBG di Kota Sungai Penuh. Sementara itu, pihak terkait dalam distribusi gas juga belum memberikan penjelasan rinci terkait standar operasional yang digunakan saat kejadian.
Sejumlah pengamat menilai, jika terbukti terjadi pelanggaran terhadap standar operasional, maka perlu dilakukan evaluasi menyeluruh, tidak hanya pada aspek teknis, tetapi juga pada sistem pengawasan dan tanggung jawab pihak-pihak yang terlibat.
Insiden ini kini tidak hanya menjadi persoalan kecelakaan semata, tetapi juga membuka ruang evaluasi terhadap tata kelola program publik dan distribusi energi. Publik berharap adanya investigasi yang transparan serta langkah tegas untuk memastikan kejadian serupa tidak kembali terulang.
Dewi Wilonna
