TANJAB BARAT – Wakil Bupati Tanjab Barat, Dr. H. Katamso, SA, S.E., M.E., memimpin Rakor Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) di Ruang Bapperida, Rabu (11/11/2026).
Rakor digelar untuk memperkuat sinergi lintas OPD dalam merumuskan kebijakan dan mengevaluasi program penanggulangan kemiskinan umum dan ekstrem.
Wabup menegaskan penanggulangan kemiskinan tidak cukup dilihat dari besar anggaran dan banyaknya bantuan, tapi harus tepat sasaran dan berdampak nyata.
“Jangan sampai program dan anggaran tidak tepat sasaran. Data harus jadi dasar kebijakan, bukan sekadar administrasi,” tegas Katamso.
Ia menyoroti pentingnya Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) berbasis desil kesejahteraan sebagai acuan penerima manfaat, serta meminta deviasi data antar-OPD segera diselesaikan lewat verifikasi lapangan.
Berdasarkan paparan BPS, angka kemiskinan Tanjab Barat turun dari 9,67% (33,88 ribu jiwa) menjadi 9,03% (31,95 ribu jiwa). Kemiskinan ekstrem turun dari 1,11% (2024) menjadi 0,66% (2025), dan TPT turun dari 3,20% menjadi 3,12%.
Meski tren membaik, Wabup meminta intervensi tidak berjalan sendiri-sendiri, mulai dari pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan SDM, hingga pemberdayaan ekonomi melalui pertanian, perkebunan, peternakan, perdagangan dan perluasan kerja.
Staf Ahli Bupati Yan Heri, http://S.Pt. menambahkan tindak lanjut: setiap OPD diminta inventarisasi program berbasis DTSEN, pemutakhiran data tiap tiga bulan, dan koordinasi hingga tingkat pusat bersama Bulog dan APDESI.
Turut hadir Kepala Bapperida Feri Noprianto, Kepala BPS, serta para Kepala OPD terkait.
