KONI Tanjab Barat Gelar Rapat Pleno, Jamal Darmawan Sie: Porprov 2027 Harus Sukses Pelaksanaan Sukses Prestasi Polresta Jambi Bersyolawat : Tingkatkan Ukhuwah Islamiah dan Wujudkan Kamtibmas Kondusif Nahkodai PORDASI Aceh, Dek Fadh Bidik Prestasi Berkuda Hingga Level Nasional Agar Tetap Aman di Jalan Saat Hujan, Simak Tips Berkendara #Cari_aman dari Sinsen Aturan Baru OJK: Asuransi Wajib Punya Modal Lebih Kuat, RBC Minimal 120% Mulai 2027!

Home / Berita

Sabtu, 21 November 2026 - 20:02 WIB

Aturan Baru OJK: Asuransi Wajib Punya Modal Lebih Kuat, RBC Minimal 120% Mulai 2027!

JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan OJK Nomor 18 Tahun 2026 tentang Perhitungan Solvabilitas Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi. Aturan ini mengubah cara hitung kesehatan modal perusahaan asuransi agar lebih sensitif terhadap risiko dan selaras dengan standar internasional.

POJK ini berlaku bagi perusahaan asuransi umum, asuransi jiwa, dan perusahaan reasuransi.

Apa itu Rasio Solvabilitas / RBC?

Rasio Solvabilitas atau dikenal sebagai Rasio Risk Based Capital (RBC) adalah perbandingan antara modal yang tersedia (available capital) dengan Modal Minimum Berbasis Risiko (MMBR).

Dalam aturan baru ini, perusahaan wajib setiap saat memenuhi Kewajiban Rasio Solvabilitas Minimum (KRSM) sebesar 120%.

OJK bahkan dapat memerintahkan perusahaan untuk meningkatkan KRSM di atas 120% jika profil risikonya tinggi atau hasil kaji ulang ORSA menunjukkan perlu penguatan modal.

Perusahaan Besar Wajib 135%

Bagi perusahaan yang ditetapkan sebagai Domestic Significantly Important Insurer (D-SII) atau perusahaan yang berdampak signifikan bagi industri, wajib membentuk tambahan modal sebesar 15% dari MMBR. Sehingga KRSM untuk D-SII menjadi *135%*.

BACA LAINNYA  Petugas, Peserta Magang dan Warga Binaan Lapas Kuala Tungkal Bersihkan Masjid Jelang Ramadan

OJK akan menyampaikan penetapan D-SII untuk tahun berikutnya paling lambat tanggal 30 November.

Modal Dibagi Tier 1 dan Tier 2

Modal yang tersedia terdiri atas:

–  Modal Inti (Tier 1): Tier 1 Unlimited dan Tier 1 Limited

– Modal Pelengkap (Tier 2)

Tier 1 Unlimited antara lain modal disetor, agio/disagio, saldo laba, laba tahun berjalan, hingga pendapatan komprehensif lain. Sementara Tier 1 Limited bisa berupa saham preferen non-kumulatif, instrumen utang subordinasi tanpa jangka waktu, hingga instrumen hybrid.

Penerbitan instrumen Tier 1 Limited dan Tier 2 wajib mendapat persetujuan OJK terlebih dahulu. Pinjaman subordinasi lama yang sudah dimiliki perusahaan sebelum POJK berlaku, diakui sebagai Tier 1 Limited dan wajib menyesuaikan ketentuan baru.

4 Risiko Wajib Dihitung

Perhitungan MMBR wajib memperhitungkan paling sedikit:

1. Risiko Kredit

2. Risiko Pasar

3. Risiko Asuransi

4. Risiko Operasional

Untuk asuransi umum, Risiko Asuransi meliputi risiko premi, klaim, bencana, dan risiko lain. Sementara asuransi jiwa meliputi risiko mortalitas, lapse (pengakhiran polis), biaya, dan risiko lain.

BACA LAINNYA  Pembinaan Kemampuan Prajurit, Kajasdam XX/TIB pantau Kenaikan Sabuk Bela Diri PSM di Wilayah Korem 042/Gapu

Wajib ORSA Setiap Tahun

Perusahaan wajib melakukan Own Risk and Solvency Assessment (ORSA) paling sedikit 1 kali dalam 1 tahun. ORSA adalah evaluasi kecukupan solvabilitas saat ini dan masa depan dalam berbagai skenario stress test, serta strategi mempertahankannya.

OJK dapat meminta perusahaan memperbaiki ORSA dan/atau meningkatkan KRSM berdasarkan hasil kaji ulang.

Kapan Berlaku?

Perhitungan Rasio Solvabilitas berdasarkan POJK ini mulai diterapkan untuk *laporan keuangan Triwulan I tahun 2027*.

Laporan wajib disampaikan secara triwulanan paling lambat 1 bulan setelah triwulan berakhir, dan tahunan paling lambat 30 April tahun berikutnya. Khusus Triwulan I-IV 2027, laporan triwulanan diberi kelonggaran hingga 45 hari.

Laporan wajib ditandatangani Direksi yang membawahi fungsi keuangan dan aktuaris perusahaan. Laporan tahunan wajib diaudit akuntan publik mulai laporan keuangan tahun 2027.

Bagi perusahaan yang melanggar KRSM akibat penerapan POJK ini, sanksi administratif baru berlaku mulai Triwulan I tahun 2028.

Share :

Baca Juga

Berita

Minggu Pagi Sehat Bersama PSI Jambi, Senam Rutin Terbuka untuk Masyarakat

Berita

Halau Demo Aliansi Petani Bersatu di Kantor Bupati, Polres Tanjabtim Turunkan Dalmas dan Water Canon

Berita

LAM Kota Jambi Kecam dan Sesalkan Pembagian Kondom Gratis di Festival Indomaret

Berita

Gubernur Al Haris Terbitkan Surat Edaran Antisipasi Kualitas Udara Yang Memburuk

Berita

Polres Kerinci Gelar Panen Raya Jagung Tahap III

Berita

Suguhkan Pertandingan Menarik, TS Billiard & Kopitiam Kuala Tungkal Sukses Gelar Turnamen Domino

Berita

Setebuhi Anak Tiri Hingga 9 Kali, “M” Dibekuk Polisi

Berita

Ditlantas Polda Jambi Gelar Jumat Berkah, Bagikan Makanan ke Panti Asuhan dan Pekerja Jalanan