TANJAB BARAT — Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat menegaskan komitmennya mendukung penuh pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Jambi terhadap pengelolaan belanja daerah Tahun Anggaran 2026.
Komitmen tersebut disampaikan Wakil Bupati Tanjab Barat, Dr. H. Katamso, SA, S.E., M.E., saat mengikuti Entry Meeting Serentak Pemeriksaan Pendahuluan Kepatuhan Pengelolaan Belanja Daerah secara virtual, Rabu (23/9/2026).
Kegiatan berlangsung dari Ruang Rapat Bupati Tanjab Barat dan menandai dimulainya pemeriksaan pendahuluan BPK RI yang dijadwalkan berlangsung selama 20 hari, 22 September hingga 11 Oktober 2026.
Wabup Katamso meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menyiapkan data dan dokumen pendukung secara lengkap, akurat, transparan, serta tepat waktu.
“Pemeriksaan ini merupakan instrumen penting untuk mengevaluasi kinerja pengelolaan keuangan daerah. Kami meminta seluruh OPD memberikan dukungan penuh serta menyajikan data yang akurat, akuntabel, dan tepat waktu,” tegas Katamso.
Menurutnya, pemeriksaan BPK bukan hanya menjadi proses evaluasi, tetapi juga momentum bagi Pemkab Tanjab Barat untuk memperbaiki tata kelola dan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.
Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jambi, Muhamad Toha Arafat, mengapresiasi dukungan pemerintah daerah. BPK menegaskan pemeriksaan dilaksanakan secara independen dan profesional untuk memastikan pengelolaan serta pertanggungjawaban anggaran sesuai ketentuan.
Gubernur Jambi Al Haris juga meminta seluruh kepala daerah memberikan kemudahan dan fasilitasi kepada tim pemeriksa. Temuan yang muncul diharapkan menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat tata kelola keuangan dan memastikan anggaran memberikan manfaat bagi masyarakat.
Dengan dimulainya pemeriksaan tersebut, Pemkab Tanjab Barat memastikan seluruh perangkat daerah siap kooperatif dan terbuka selama proses pemeriksaan berlangsung.











