Jelang Jadi Tuan Rumah Porprov 2027, Jamal Darmawan Sie: Soliditas dan Koordinasi Kunci Raih Prestasi Bridge Tanjab Barat Juara Umum di Hari Bridge Nasional, Bawa Pulang 2 Emas dari Merangin Maling Tulisan Tetaplah Maling Karya Terlibat Narkotika, Satreskrim Polres Muaro Jambi Amankan Dua Pria di Desa Pulau Kayu Aro Aklamasi Penuh Kebanggaan! Alion Meisen Kembali Nakhodai IPSI Kota Jambi Periode 2026–2030, Siap Bawa Pencak Silat Mendunia

Home / Berita

Kamis, 12 Februari 2026 - 14:47 WIB

Gakkum Selidiki Dugaan Pengalihan Sungai di Lahan Pribadi Milik Bagong 

 

TEBO – Tim Penegak Hukum (Gakkum) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan (DLH-Hub) Kabupaten Tebo Provinsi Jambi, pasa Kamis (12/02/2026) turun ke lapangan melakukan verifikasi faktual adanya dugaan pengalihan Sungai di desa Sido Rukun Kecamatan Rimbo Ulu.

 

 

Turunnya Gakkum Dinas LH dan Perhubungan Kabupaten Tebo ini, sebagai respon cepat dan tanggap menindaklanjuti laporan Pemerhati Lingkungan dan Sosial terkait dugaan pengalihan Sungai di Lahan pribadi milik Setiardi alias Bagong.

 

turunnya Tim Gakkum dilokasi terjadinya dugaan pengalihan Sungai dipimpin oleh Kabid Penataan dan Pentaatan, Arif Budiman dan didampingi Pemerhati Lingkungan dan Sosial, Supriyadi, staf kantor Camat Rimbo Bujang dan Kades Sido Rukun serta Kuasa Hukum dari Setiardi alias Bagong, pemilik lahan.

BACA LAINNYA  Lapas Perempuan Jambi Razia Rutin Bareng APH, Pastikan Hunian Tertib dan Aman

 

“Saat ini kita sedang melakukan verifikasi lapangan atas laporan dugaan pengalihan Sungai di Lahan pribadi milik mas Bagong, untuk hasilnya nanti kita laporkan dulu ke atasan,” ujar Arif Budiman dilokasi.

 

Sementara itu, Pemerhati Lingkungan dan Sosial, S.Supriyadi mengatakan bahwa pengalihan Sungai merupakan salah satu bentuk perbuatan yang melawan hukum. Pasal 36 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2009 yang isinya setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL atau UKL-UPL, wajib memiliki persetujuan lingkungan.

BACA LAINNYA  Wakapolres Batanghari : Kejar 70% Target Vaksinasi, Kita Lakukan Terobosan Baru

Kemudian, Pasal 109 UU 32/2009 yang mengatur tentang Setiap orang yang melakukan usaha/kegiatan tanpa persetujuan lingkungan dipidana dengan Penjara 1–3 tahun dan Denda Rp 1 Miliar – Rp 3 Miliar.

“Apabila terbukti pemilik lahan tidak memiliki dokumen UKL-UPL dan melakukan pemindahan Sungai, maka kegiatan tersebut melanggar UU 32 Tahun 2009, UU 17 Tahun 2019 dan PP 38 Tahun 2011, dengan konsekuensi sanksi administratif berupa penghentian kegiatan dan pemulihan lingkungan, serta sanksi pidana.

Share :

Baca Juga

Berita

Viral! Kapolri Listyo Sigit Beri Hadiah Rumah Klinik Pengobatan Gratis Untuk Muhammad Ja’far Hasibuan Tokoh Dunia

Berita

Bupati Tanjabbar Serahkan Manfaat BPJS Ketenagakerjaan Kepada Ahliwaris Korban Meninggal Dunia Kecelakaan Kerja di Neb#9 

Berita

Sinergi TNI–Kejaksaan, Danrem 042/Gapu Silaturahmi ke Kejati Jambi

Berita

Polres Kerinci Gelar Sertijab, Kompol Eko Prasetyo Resmi Jabat Wakapolres 

Berita

Terkait Penangkapan Pegawai Imigrasi Riau bawa 4 Kg Sabu, Dirresnarkoba Polda Jambi : PNS Staf Umum BP2MI Riau

Berita

Membangun Karakter Siswa SD, Satgas TMMD Beri Pelatihan Baris-Berbaris di Tebo

Berita

Satgas TMMD Gelar Upacara Pengibaran Bendera Peringati HUT RI ke-79 di Desa Sukamaju

Berita

Tindak Lanjuti Laporan Masyarakat, Musik DJ Diduga Sarana Pesta Narkoba, Satresnarkoba Polres Muaro Jambi Hentikan Acara dan Berikan Himbauan