Jelang Nataru 2026/2027, Hutama Karya Siagakan 3.865 Personel dan 518 Armada Layanan Jalan Tol Polsek Sungai Gelam Mediasi Persoalan Siswi SDN 81 Kebon IX yang Viral , Kedua Pihak Sepakat Berdamai Cek Rutan Mapolresta, Kapolresta Jambi Pastikan Pelayanan Sesuai SOP dan Keamanan Fisik Ruang Tahanan  Puluhan Masyarakat Lubuk Layu Tolak Keras Tambang Emas di Samadua: “Jangan Rusak Hutan Kami! Perkuat SDM Organisasi, 15 Anggota PW IWO Aceh Ikut Uji Kompetensi Wartawan di Abdya

Home / Berita

Kamis, 12 Februari 2026 - 14:47 WIB

Gakkum Selidiki Dugaan Pengalihan Sungai di Lahan Pribadi Milik Bagong 

 

TEBO – Tim Penegak Hukum (Gakkum) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan (DLH-Hub) Kabupaten Tebo Provinsi Jambi, pasa Kamis (12/02/2026) turun ke lapangan melakukan verifikasi faktual adanya dugaan pengalihan Sungai di desa Sido Rukun Kecamatan Rimbo Ulu.

 

 

Turunnya Gakkum Dinas LH dan Perhubungan Kabupaten Tebo ini, sebagai respon cepat dan tanggap menindaklanjuti laporan Pemerhati Lingkungan dan Sosial terkait dugaan pengalihan Sungai di Lahan pribadi milik Setiardi alias Bagong.

 

turunnya Tim Gakkum dilokasi terjadinya dugaan pengalihan Sungai dipimpin oleh Kabid Penataan dan Pentaatan, Arif Budiman dan didampingi Pemerhati Lingkungan dan Sosial, Supriyadi, staf kantor Camat Rimbo Bujang dan Kades Sido Rukun serta Kuasa Hukum dari Setiardi alias Bagong, pemilik lahan.

BACA LAINNYA  Medco Kampiun Migas Cup 2026, Editor FC Runner Up

 

“Saat ini kita sedang melakukan verifikasi lapangan atas laporan dugaan pengalihan Sungai di Lahan pribadi milik mas Bagong, untuk hasilnya nanti kita laporkan dulu ke atasan,” ujar Arif Budiman dilokasi.

 

Sementara itu, Pemerhati Lingkungan dan Sosial, S.Supriyadi mengatakan bahwa pengalihan Sungai merupakan salah satu bentuk perbuatan yang melawan hukum. Pasal 36 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2009 yang isinya setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL atau UKL-UPL, wajib memiliki persetujuan lingkungan.

BACA LAINNYA  Pastikan Situasi Kondusif Jelang Pilkada Serentak, Babinsa Koramil 417-01/GK melaksanakan Patroli

Kemudian, Pasal 109 UU 32/2009 yang mengatur tentang Setiap orang yang melakukan usaha/kegiatan tanpa persetujuan lingkungan dipidana dengan Penjara 1–3 tahun dan Denda Rp 1 Miliar – Rp 3 Miliar.

“Apabila terbukti pemilik lahan tidak memiliki dokumen UKL-UPL dan melakukan pemindahan Sungai, maka kegiatan tersebut melanggar UU 32 Tahun 2009, UU 17 Tahun 2019 dan PP 38 Tahun 2011, dengan konsekuensi sanksi administratif berupa penghentian kegiatan dan pemulihan lingkungan, serta sanksi pidana.

Share :

Baca Juga

Berita

DPD PBB Provinsi Jambi Dukung Polda Jambi Proses Hukum Atas Asusila yang dilakukan Seorang Ayah inisial ML terhadap Anak Kandung

Berita

Wakil Bupati Muaro Jambi, Junaidi H. Mahir, menerima Sertifikat Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) atas pencatatan ciptaan Seni Ekspresi Budaya Tradisional

Berita

Wakil Bupati Aceh Timur,T Zainal Abidin, Meresmikan Grand Opening Makanan bergizi Gratis.

Berita

BKMT Aceh Timur Tembus Panggung Nasional

Berita

Jelang Nataru, Kapolda Jambi Perintahkan Jajaran Pantau Stok Bahan Pokok

Berita

Gubernur Al Haris : Rumah Kebangsaan Ruang Diskusi Publik Membangun Jambi

Berita

Jum’at Curhat Polda Jambi Bersama Pekerja Seni dan Seniman Pelukis

Berita

Jumat Berkah, Sat Lantas Polresta Jambi Berbagi Kepedulian