Jakarta, 30 September 2025 – Ketua DPRD Provinsi Jambi, M. Hafiz Fattah, bersama perwakilan Aliansi Masyarakat Jambi menyampaikan langsung aspirasi ke Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI (BAM), sebuah badan baru yang dibentuk DPR RI untuk menampung masukan publik.
Dalam pertemuan resmi tersebut, Aliansi Masyarakat Jambi memaparkan tuntutan mereka yang terangkum dalam Manifesto 17+8.
Salah satu poin utama yang mereka dorong adalah agar delapan anggota DPR RI Dapil Jambi memberikan perhatian khusus dengan menggelar dialog rutin bersama masyarakat, BEM, OKP, LSM, dan berbagai elemen lainnya.
Mereka berharap dialog itu bisa dilaksanakan minimal sebulan sekali sebagai wadah mendengar langsung keresahan warga Jambi.
Isu agraria menjadi sorotan khusus. Perwakilan aliansi menilai meski RUU Agraria belum masuk dalam Prolegnas, namun permasalahan agraria di Jambi jangan sampai terabaikan.
Pimpinan BAM DPR RI, Ahmad Heryawan, menyambut baik kehadiran delegasi Jambi. Ia menegaskan pihaknya akan menindaklanjuti isu-isu yang disampaikan, mulai dari reformasi agraria, satgas PKH, pengangkatan tenaga honorer, hingga persoalan kawasan hutan dan Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menanggapi aspirasi tersebut, Anggota DPR RI Dapil Jambi, H. Bakhri, turut memberikan komitmen. Ia menyoroti masalah jalan angkutan batu bara, desa dalam kawasan hutan, pemberdayaan UMKM, transparansi informasi publik, hingga dugaan kriminalisasi aktivis.
H. Bakhri berjanji akan berkoordinasi dengan anggota DPR RI lainnya dari Jambi untuk menyusun agenda khusus dialog bersama masyarakat.
Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi Jambi, M. Hafiz Fattah, menegaskan komitmennya untuk memfasilitasi seluruh aspirasi masyarakat.
“Kami siap menjadi jembatan aspirasi seluruh stakeholder demi perbaikan dan kebersamaan ke depan,” ujarnya.
