Bupati Tanjung Jabung Barat Drs H Anwar Sadat, M. Ag mengikuti Entry Meeting BPK-RI Perwakilan Provinsi Jambi, Selasa (30/1/24). FOTO : Humas
JAMBI – Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat Drs H Anwar Sadat, M. Ag mengikuti kegiatan Entry Meeting Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Provinsi Jambi, Selasa (30/1/24).
Kegiatan yang dilaksanakan di Aula BPK Perwakilan Provinsi Jambi tersebut untuk pemeriksaan Interim atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun anggaran 2023.
Kegiatan yang dipimpin langsung oleh Kepala BPK-RI Perwakilan Provinsi Jambi Paula Henry Simatupang ini, turut dihadiri Bupati dan Walikota, Ketua DPRD Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi dan fungsional auditor di Lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Jambi.
Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi Paula Henry Simatupang menyampaikan bahwa, pemeriksaan LKPD yang dilakukan BPK kepada seluruh pemimpin lembaga dan pemerintah daerah merupakan amanah konstitusi.
“Pemeriksaan atas LKPD ini merupakan amanah yang diberikan kepada BPK-RI berdasarkan UU No 17 tahun 2023,” ujar Paula.
Ia pun berharap dukungan penuh dari pemerintah daerah terutama terkait kelancaran arus data, dokumen, dan informasi selama pemeriksaan berlangsung.
Sementara Bupati Tanjung Jabung Barat Drs H Anwar Sadat, M. Ag yang ikut secara langsung kegiatan Entry Meeting BPK-RI Perwakilan Provinsi Jambi ini mengatakan, baru pertama kalinya seluruh kepala daerah dan para ketua DPRD dihadirkan secara bersamaan di Kantor BPK-RI Perwakilan Provinsi Jambi pada kegiatan entry meeting.
“Kita sangat mengapresiasi atas terselenggaranya kegiatan Entry Meeting ini,” ucap Bupati.
“Semoga entry meeting ini memberikan perubahan dan kesamaan terhadap pemahaman tugas-tugas yang akan dilaksanakan oleh BPK dalam pelaksanaan pemeriksaan interim atas LKPD TA 2023,” imbuhnya.
Bupati mengatakan, meskipun Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah melakukan berbagai upaya untuk memperoleh opini terbaik atas LKPD, namun masih terdapat kekurangan dan kelemahan dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Sebelumnya kami mengira jika sudah WTP itu semuanya sudah selesai, ternyata masih banyak aspek lain yang perlu ditindaklanjuti,” bebernya.
“Melalui pemeriksaan ini, kami berharap pemerintah daerah dapat mengevaluasi kelemahan dalam pengelolaan keuangan daerah,” tambah Bupati.
Bupati juga menegaskan bahwa Pemerintah Tanjung Jabung Barat telah menginstruksikan kepada seluruh kepala OPD agar membantu dengan memberikan data dan informasi yang dibutuhkan oleh Tim BPK.
“Kami juga memerintahkan kepada seluruh OPD untuk tidak keluar daerah kecuali untuk hal yang mendesak dan meminta untuk bersikap kooperatif selama pemeriksaan interim berlangsung,” pungkasnya.(*/Adv)
