MUARO JAMBI – Anggota DPRD Kabupaten Muaro Jambi melakukan kunjungan kerja konsultasi dan koordinasi ke Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), dalam upaya memperkuat pemahaman terkait pengelolaan keuangan daerah yang efektif, transparan, dan akuntabel.
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Gili Tangkong Kantor BKAD Provinsi NTB itu disambut langsung oleh Sekretaris BKAD NTB, Muhammad Baihaki, S.E., M.E., bersama jajaran.
Anggota DPRD Muaro Jambi Fraksi Golkar, Muhammad Ridho, mengatakan kunjungan tersebut menjadi bagian dari komitmen DPRD untuk memperkuat koordinasi dan pertukaran informasi antar daerah, khususnya dalam tata kelola keuangan pemerintah daerah.
“Kunjungan ini sebagai bentuk komitmen bersama dalam memperkuat koordinasi dan pertukaran informasi antar pemerintah daerah, khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien,” ujar Muhammad Ridho, Selasa.
Politisi Golkar tiga periode itu menyebut, rombongan DPRD Muaro Jambi juga mendapatkan sambutan hangat dari BKAD NTB yang mengapresiasi kunjungan konsultatif tersebut.
Dalam pertemuan itu, BKAD Provinsi NTB memaparkan berbagai mekanisme pengeluaran kas dalam sistem akuntansi pemerintah daerah. Proses tersebut dinilai menjadi bagian penting dalam siklus pengelolaan keuangan yang harus dilaksanakan secara tertib administrasi, tepat waktu, dan sesuai regulasi.
Sekretaris BKAD NTB, Muhammad Baihaki, menjelaskan bahwa pengeluaran kas daerah tidak hanya berorientasi pada pencairan anggaran, tetapi juga harus memperhatikan prinsip kehati-hatian, kepatuhan terhadap aturan, serta validitas dokumen sebagai dasar pertanggungjawaban keuangan daerah.
Selain itu, pengelolaan keuangan daerah saat ini juga dituntut semakin adaptif terhadap perkembangan regulasi serta digitalisasi sistem pemerintahan.
Karena itu, forum konsultasi antardaerah dinilai penting sebagai ruang berbagi pengalaman, inovasi, dan solusi terhadap berbagai kendala yang dihadapi dalam implementasi sistem akuntansi pemerintahan.
Kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab antara rombongan DPRD Kabupaten Muaro Jambi dan jajaran BKAD Provinsi NTB. Pembahasan meliputi prosedur administrasi pengeluaran kas, mekanisme penerbitan SPD, SPM, dan SP2D, sistem pengawasan internal, hingga strategi meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah guna mendukung tata kelola pemerintahan yang baik.
