Gubernur Jambi sekaligus Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), Al Haris, menghadiri Sarasehan Kebangsaan bertajuk “Perubahan Geopolitik Dunia Dalam Peluang Menuju Indonesia Raya”, yang berlangsung di Gedung Nusantara IV, MPR RI, Selasa (20/5).
Acara ini mengusung tema besar: “Memperkokoh Ideologi Pancasila Menghadapi Tantangan Geopolitik Global Menuju Indonesia Raya.”
Kegiatan ini diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) sebagai wadah dialog lintas sektor untuk memperkuat nilai-nilai kebangsaan di tengah dinamika global yang terus berubah.
Kepala BPIP, Yudian Wahyudi, dalam laporannya menyampaikan bahwa tantangan geopolitik saat ini harus dihadapi dengan memperkokoh ketahanan bangsa berdasarkan ideologi Pancasila.
“Sarasehan ini diharapkan mampu memperkokoh ketahanan dan ketangguhan bangsa, dengan berlandaskan ideologi bangsa,” ujarnya.
Acara secara resmi dibuka oleh Ketua MPR RI, Ahmad Muzani. Dalam sambutannya, ia menekankan bahwa perubahan geopolitik dunia adalah tantangan sekaligus peluang besar bagi Indonesia. Namun, peluang tersebut hanya bisa dimaksimalkan jika bangsa ini tetap berpegang teguh pada Pancasila.
“Keragaman Indonesia, baik dari suku, budaya, maupun agama, menjadi kekuatan sekaligus potensi kerentanan. Tanpa Pancasila, Indonesia bukan hanya kehilangan masa lalu, tetapi juga masa depannya,” tegas Muzani.
Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Jambi Al Haris menyampaikan pentingnya penguatan ideologi Pancasila di tengah tantangan zaman yang semakin kompleks.
Gubernur Al Haris menekankan bahwa Pancasila harus menjadi nilai hidup yang membumi di seluruh lapisan masyarakat, mulai dari pendidikan, pemerintahan, hingga kehidupan sosial sehari-hari.
“Di tengah arus informasi global dan pergeseran nilai akibat pengaruh luar, Pancasila harus menjadi penuntun arah agar kita tetap teguh sebagai bangsa yang berdaulat dan berkepribadian. Sarasehan ini sangat penting untuk menyatukan pandangan lintas sektor dalam menjaga keutuhan bangsa,” ujar Gubernur Al Haris.
Sarasehan ini turut dihadiri oleh pimpinan lembaga tinggi negara, para menteri Kabinet Merah Putih, para gubernur, Forkopimda provinsi, serta bupati dan wali kota dari seluruh Indonesia.
