Kota Jambi – Ketua DPRD Kota Jambi Kemas Faried Alfarelly, S.E., menerima audiensi dan aspirasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) se-Kota Jambi.
Pertemuan tersebut menjadi ruang dialog antara DPRD Kota Jambi dengan perwakilan masyarakat di tingkat kelurahan untuk menyampaikan berbagai masukan, kebutuhan pembangunan hingga persoalan sosial yang berkembang di lingkungan masing-masing.
Kemas mengatakan, audiensi dengan LPM penting karena lembaga tersebut bersentuhan langsung dengan masyarakat. Informasi yang disampaikan LPM dapat menjadi gambaran bagi DPRD mengenai berbagai persoalan yang dirasakan warga di tingkat kelurahan.
“Kami menyambut baik audiensi dari LPM se-Kota Jambi. Ini menjadi ruang yang sangat penting bagi kita untuk mendengar secara langsung berbagai aspirasi, masukan maupun persoalan yang dirasakan masyarakat di tingkat kelurahan,” ujar Kemas (23/9/2026).
Menurutnya, posisi LPM yang berada dekat dengan masyarakat membuat lembaga tersebut memiliki pemahaman terhadap kebutuhan di lingkungannya masing-masing.
Persoalan yang disampaikan tidak hanya berkaitan dengan pembangunan fisik, tetapi juga pelayanan masyarakat, pemberdayaan serta berbagai persoalan sosial yang membutuhkan perhatian pemerintah.
“LPM memiliki peran strategis karena bersentuhan langsung dengan masyarakat. Apa yang disampaikan hari ini tentu menjadi bahan bagi kami di DPRD untuk melihat berbagai persoalan pembangunan secara lebih dekat, khususnya yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat di masing-masing wilayah,” katanya.
Kemas menegaskan, setiap aspirasi yang disampaikan LPM akan menjadi bahan bagi DPRD Kota Jambi untuk dibahas dan ditindaklanjuti sesuai fungsi serta kewenangan lembaga legislatif.
Namun, ia mengingatkan bahwa tidak seluruh persoalan masyarakat dapat diselesaikan DPRD secara langsung. Sejumlah kebutuhan membutuhkan koordinasi dengan Pemerintah Kota Jambi maupun organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
“Prinsipnya, setiap aspirasi yang disampaikan akan kami tampung dan kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangan serta fungsi DPRD. Kalau memang membutuhkan koordinasi dengan Pemerintah Kota Jambi, tentu akan kita komunikasikan bersama agar persoalan yang ada dapat dicarikan solusi,” tegasnya.
Selain menyampaikan aspirasi kepada DPRD, Kemas juga mendorong LPM untuk terus membangun komunikasi dengan pemerintah kecamatan, kelurahan, DPRD serta masyarakat.
Menurutnya, komunikasi yang terbuka diperlukan agar berbagai persoalan yang muncul di lingkungan masyarakat dapat diketahui lebih cepat dan ditindaklanjuti oleh pihak yang memiliki kewenangan.
“Kami juga berharap LPM terus membangun komunikasi yang baik dengan pemerintah, DPRD, kecamatan, kelurahan serta masyarakat. Jangan sampai ada persoalan di lingkungan yang tidak tersampaikan. DPRD terbuka untuk menerima masukan dan aspirasi dari masyarakat,” ungkap Kemas.
Ia menilai, audiensi tidak seharusnya hanya menjadi kegiatan seremonial. Aspirasi yang telah disampaikan perlu dikawal melalui koordinasi dan tindak lanjut agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.
“Yang paling penting adalah bagaimana komunikasi ini tidak berhenti pada audiensi saja, tetapi ada tindak lanjut dan solusi yang benar-benar bisa dirasakan masyarakat. Kita ingin pembangunan Kota Jambi berjalan dengan partisipasi semua pihak, termasuk LPM sebagai bagian dari masyarakat di tingkat kelurahan,” pungkasnya.
Audiensi LPM se-Kota Jambi dengan Ketua DPRD Kota Jambi tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat komunikasi antara lembaga legislatif dan masyarakat di tingkat kelurahan.
Melalui komunikasi langsung, berbagai kebutuhan dan persoalan yang berkembang di lingkungan masyarakat dapat disampaikan kepada DPRD untuk menjadi bahan perhatian dalam proses pembangunan Kota Jambi.
