Banjarmasin – Ketua Dewan Audit OJK SophiaWattimena menekankan pentingnya penerapan governansiatau tata kelola yang baik sebagai fondasi utama dalammendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, Selasa (17/6/2025).
Sophia mengatakan berdasarkan data Worldatlas.com 2025 dan transparancy.org 2024, menunjukkan bahwa semakintinggi tingkat integritas suatu negara, semakin pesat pula kemajuan pembangunannya.
Demikian disampaikan Sophia, pada acara Governansi Insight Forum dengan tema “Bersama OJK Membangun Sektor Jasa Keuangan Berintegritas” yang diselenggarakan di Gedung Mahligai Pancasila, Banjarmasin, Selasa.
Forum ini diikuti lebih dari 550 peserta secara hybrid yang terdiri dari Lembaga Jasa Keuangan, perwakilan PemerintahDaerah, akademisi, dan para pemangku kepentingan lainnyadi Wilayah Kalimantan Selatan dan sekitarnya.
Sophia mengatakan, untuk memperkuat governansi tersebut, OJK telah menerbitkan Peraturan OJK Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penerapan Strategi Anti-Fraud sebagai pedoman wajibbagi seluruh Lembaga Jasa Keuangan (LJK), guna memperkuat ketahanan sistem keuangan dari risikokecurangan secara proaktif dan berkelanjutan.
“Nah diharapkan dengan berlakunya dan diimplementasikannya POJK ini, maka kepercayaanmasyarakat bisa terjaga terhadap sektor jasa keuangan. Kami juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersamamembangun sektor jasa keuangan yang berintegritas, demi menjaga ketahanan ekonomi dan mencapai visi nasional dan daerah ke depannya,” kata Sophia.
Sophia juga menyampaikan bahwa penguatan tata keloladalam mendukung program Survei Penilaian Integritas KPK juga diterapkan dalam internal OJK dengan menjadikanSurvei Penilaian Integritas sebagai indeks penilaian kinerjaorganisasi.
Kegiatan ini dihadiri Asisten Administrasi Umum SekretarisDaerah Kalimantan Selatan Ahmad Bagiawan, KepalaDepartemen Penegakan Integritas dan Audit Khusus OJK Siswani Wisudati, Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara H. Sahrujani, PJ Wali Kota Banjarbaru Subhan Nor Yaumil, Plt. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Aminudin, KepalaBPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan Andriyanto,Inspektur Bidang Investigasi Kementerian Keuangan Peter Umar, serta Kepala OJK Provinsi Kalimantan Selatan Agus Maiyo.
Sementara itu, Gubernur Kalimantan Selatan yang diwakilioleh Asisten Administrasi Umum Sekretaris DaerahKalimantan Selatan Ahmad Bagiawan menyambut baikpenyelenggaraan kegiatan ini dan optimis kolaborasi yang kuat dan semangat kebersamaan OJK dan PemerintahProvinsi Kalimantan Selatan akan mewujudkan sektor jasakeuangan yang berintegritas tinggi dan membawa dampaknyata bagi kesejahteraan masyarakat Provinsi Kalimantan Selatan.
Forum ini juga menghadirkan narasumber dari KomisiPemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pemeriksa Keuangan(BPK) Perwakilan Kalimantan Selatan, dan Inspektorat Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk memberikanwawasan dan perspektif strategis mengenai integritas, penguatan tata kelola, dan anti korupsi.
Kepala Departemen Penegakan Integritas dan Audit Khusus OJK Siswani Wisudati dalam kesempatan tersebut menyampaikan komitmen OJK dalam menegakan integritas di sisi internal OJK dan Sektor Jasa Keuangan, salah satunya melalui implementasiketentuan internal strategi anti kecurangan OJK dan POJK tentangStrategi Anti-Fraud Bagi Lembaga Jasa Keuangan.
Governansi Insight Forum ini diharapkan dapat menyatukanvisi dan memperkuat sinergi seluruh pemangku kepentinganuntuk meningkatkan perbaikan pada tata kelola, menegakkanintegritas, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang adildan merata di seluruh daerah di Indonesia.
***
