JAMBI – Pengurus Kelompok Kerja (Pokja) News Room Jaga Desa Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Provinsi Jambi resmi dilantik, Senin (2/11/2026) di Rumah Dinas Gubernur Jambi.
Pelantikan dilakukan langsung oleh Ketua Umum News Room Jaga Desa Pusat yang juga Ketua Umum SMSI Pusat, Drs. Firdaus, M.Si.
Turut hadir Gubernur Jambi Dr. H. Al Haris, S.Sos., M.H., dan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jambi Sugeng Hariadi, S.H., M.H., selaku Dewan Pembina, Sekjen SMSI Pusat H. Makali Kumar, Ketua ABPEDNAS Jambi Adhi Putra Siaga, Ketua PWI Jambi Ridwan Agus Depati, perwakilan Antara, TVRI, RRI, serta pengurus SMSI se-Jambi.
Ketua Umum SMSI Pusat, Firdaus, menegaskan News Room Jaga Desa dibangun dengan sistem jejaring terintegrasi dari pusat hingga kabupaten/kota. Fungsinya untuk mendeteksi dini persoalan di desa lewat media monitoring agar tidak berujung ke ranah hukum.
“Program ini bukan untuk menakut-nakuti kepala desa. Justru untuk memberi saran, edukasi, dan informasi agar pembangunan desa optimal,” tegas Firdaus.
Gubernur Jambi Al Haris menyambut baik pelantikan ini. Ia menyebut pengawasan desa sangat penting, terutama pengelolaan dana desa.
“Dengan dilantiknya News Room Jaga Desa, pembangunan desa bisa diawasi dan diluruskan jika ada yang salah. Yang paling nyata perlu diawasi yakni Koperasi Desa Merah Putih,” kata Al Haris.
Kajati Jambi Sugeng Hariadi menilai keberadaan News Room akan membantu Kejaksaan mendapat informasi langsung soal kendala hingga dugaan penyimpangan pembangunan desa.
Ia menyebut di Jambi ada dua lokasi dengan kejaksaan di tingkat kecamatan, yakni Nipah Panjang dan Mersam, sehingga jaringan informasi dari media sangat dibutuhkan.
Ketua News Room Jaga Desa SMSI Jambi, Mukhtadi Putranusa, menegaskan amanah ini adalah tanggung jawab untuk menjaga keterbukaan informasi.
“Dengan kekuatan jaringan media SMSI di 11 kabupaten/kota, kami siap jadi pusat informasi, edukasi, dan publikasi program pembangunan desa,” ujarnya.
Menurut Mukhtadi, informasi pembangunan harus sampai ke masyarakat, sementara kades juga harus paham aturan agar bisa bekerja dengan tenang.
“Membangun desa bukan hanya tugas pemerintah. Menjaga desa bukan hanya tugas aparat penegak hukum. Media pun punya tanggung jawab untuk merawat desa melalui informasi yang sehat dan membangun,” pungkasnya.
