JAKARTA – Pemerintah memperkuat langkah pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melalui pemulihan tata air dan pembasahan kembali lahan gambut. Upaya ini dilakukan untuk menjaga kelembapan gambut, mengurangi potensi munculnya titik api, serta mencegah kebakaran berulang, terutama saat memasuki periode cuaca kering.
Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Moh Jumhur Hidayat, menegaskan bahwa menjaga gambut tetap basah merupakan langkah penting dalam mitigasi karhutla. Pemerintah juga meminta perusahaan pemegang konsesi memperkuat sistem pembasahan di wilayah masing-masing.
“Kita ingin memastikan bahwa di wilayah konsesi mereka tidak boleh ada kebakaran. Tidak boleh ada titik-titik api yang berpotensi menjadi kebakaran, dan mitigasi itu harus dilakukan dengan berbagai cara, khususnya melalui skenario pembasahan (rewetting system) di lahan gambut,” tegas Jumhur.
Penerapan pembasahan gambut juga diperkuat melalui pemanfaatan aliran sungai, pompa air, dan sekat kanal. Salah satu penerapannya dilakukan di Distrik Simpang Tiga, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan. Air dari Sungai Lumpur dialirkan secara gravitasi sejauh 13 kilometer, kemudian diteruskan menggunakan empat unit pompa berkapasitas masing-masing satu juta liter per jam.
Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN), Satyawan Pudyatmoko, menyampaikan bahwa penguatan peran desa menjadi bagian penting dari strategi pencegahan. Pemerintah memprioritaskan pemetaan wilayah rawan, inventarisasi infrastruktur pembasahan, serta perbaikan sekat kanal dan sumur bor, khususnya di kawasan gambut kritis.
“Salah satu prioritas kami adalah memperkuat peran desa sebagai ujung tombak pengendalian karhutla melalui pemetaan wilayah prioritas, inventarisasi dan perbaikan infrastruktur pembasahan gambut, termasuk sekat kanal dan sumur bor, khususnya pada kawasan gambut kritis,” ujar Satyawan.
Penguatan infrastruktur tata air juga menjadi perhatian pemerintah. KLH/BPLH mencatat telah terbangun 34.989 sekat kanal pada areal gambut yang dikelola 314 perusahaan. Di kawasan masyarakat, kawasan hutan, dan wilayah penyangga terdapat 8.857 sekat kanal, dengan kebutuhan tambahan sekitar 17.394 unit untuk mengoptimalkan fungsi hidrologi gambut.
Melalui pembasahan berkelanjutan, pengawasan konsesi, dan keterlibatan masyarakat desa, pemerintah berupaya mengubah penanganan karhutla dari yang semula berfokus pada pemadaman menjadi pencegahan sejak dini. Langkah ini diharapkan dapat menekan risiko kebakaran berulang, melindungi kesehatan masyarakat, serta menjaga kelestarian ekosistem gambut.(*)
