JAKARTA – Bencana tanah longsor dan kekeringan melanda wilayah Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan. Merujuk data sementara, sebanyak 12 kampung yang berada pada Distrik Amuma, Kabupaten Yahukimo terdampak dari peristiwa tersebut.
Menindaklanjuti hal tersebut, Pemerintah Indonesia melakukan Rapat Tingkat Menteri membahas Penanganan Dampak Bencana Tanah Longsor dan Bencana Kelaparan di Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan, bertempat di Kantor Kemenko PMK, Jakarta pada Rabu (25/10). Rapat ini dipimpin langsung oleh Menko PMK Muhadjir Effendy dan dihadiri Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto.
Suharyanto dalam paparannya menyatakan, pemerintah daerah setempat telah mengeluarkan status Tanggap Darurat Bencana mulai 21 Oktober hingga 1 November 2023, ini membuat BNPB dapat mendorong bantuan untuk percepatan bencana di sana.
“Pemkab Yahukimo telah menetapkan status tanggap darurat sehingga BNPB bisa langsung turun memberikan bantuan, kita akan kirimkan logistik dan anggaran yang bisa langsung digunakan pemkab Yahukimo dan masyarakatnya,” kata Suharyanto.
Tidak hanya menyiapkan logistik, BNPB juga akan menyiapkan satu unit pesawat jenis Cessna Grand Caravan dengan muatan hampir menyentuh 1.500 kg dalam satu kali penerbangan, untuk mempermudah distribusi bantuan hingga ke titik-titik terdampak.
“Kita siapkan beras 20 ton, makanan siap saji 10.000 paket, biskuit portein 10.000 bungkus, tenda pengungsi 5 unit , sembako 1.500 paket, hygiene kits 1.500 paket, solar panel 50 unit, dan anggaran operasional 1 miliar,” ucapnya.
“Kemudian kita siapkan 1 pesawat untuk mengangkutnya, karena medan sangat berat dan dari satu titik ke titik lain hanya bisa menggunakan jalur udara atau pesawat,” imbuh Suharyanto.
Dirinya menjelaskan kondisi dan dampak bencana di wilayah Kabupaten Yahukimo
“Ada juga bencana longsor selain gagal panen, akibat bencana longsor 70 rumah masyarakat rusak ringan dan 30 lebih rumah rusak berat. Seperti di daerah lain yang rumah rusak ringan akan dapat bantuan per rumah 15 juta dan rusak berat akan dapat pergantian 60 juta, data rumah rusak ini sifatnya masih belum pasti dan akan diverifikasi terus,” tuturnya.
Suharyanto menegaskan, bantuan ini merupakan dukungan pertama dan tidak menutup kemungkinan akan dikirimkan lagi sesuai dengan kondisi dan kebutuhan di lokasi terdampak.
“Ini dukungan awal, kami akan terus koordinasi dengan pemerintah daerah, kira-kira apalagi kebutuhan untuk mendukung masyarakat terdampak,” pungkas Suharyanto.
