Aceh Timur– Komitmen kuat keberpihakan kepada rakyat ditunjukkan Bupati Aceh Timur, Iskandar Usman Al-Farlaky, S.Hi., M.Si. Bupati yang akrab disapa Al-Farlaky ini menerima langsung audiensi perwakilan kelompok tani yang sebelumnya menggelar aksi terkait persoalan pertanahan dengan perusahaan pemegang Hak Guna Usaha (HGU) di Kabupaten Aceh Timur, Kamis (08/10/2026).
Pertemuan yang berlangsung di Pendopo Bupati tersebut turut didampingi unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Aceh Timur.
Dalam keterangannya, Bupati Al-Farlaky mengatakan pemerintah telah mendengarkan langsung aspirasi masyarakat dan menyiapkan solusi konkret dan terukur.
“Kami dengan Forkopimda tadi sudah mendengar dan juga sudah menyampaikan solusi-solusi terkait permasalahan yang terjadi,” ujar Bupati Al-Farlaky.
Sebagai tindak lanjut nyata, Pemkab Aceh Timur tidak hanya janji, tapi langsung menginisiasi pembentukan tim bersama penyelesaian sengketa lahan yang melibatkan langsung perwakilan kelompok tani.
“Nanti perjuangan yang bukan kewenangan di tingkat pemerintah kabupaten akan kita perjuangkan bersama-sama di provinsi dan juga di kementerian terkait di Jakarta, yaitu Kementerian ATR/BPN,” jelasnya.
Bupati menegaskan komitmennya terhadap program penataan lahan yang selaras dengan program Gubernur Aceh. Ia menyebut telah menandatangani surat terkait evaluasi terhadap 6 perusahaan pemegang HGU untuk disampaikan kepada Gubernur Aceh.
“Sementara SK-nya, nama-nama perwakilan juga telah kita siapkan tinggal saya tanda tangani dan dalam waktu dekat kita juga akan segera menggelar rapat internal tim yang telah kita bentuk yang juga akan melibatkan teman-teman unsur Forkopimda,” tambahnya.
Setelah SK terbentuk, tim akan melakukan pemetaan masalah secara komprehensif untuk disampaikan ke jenjang yang lebih tinggi.
“Kami akan mendampingi langsung perjuangan teman-teman ini baik dengan pihak provinsi maupun dengan kementerian di Jakarta,” tegas Al-Farlaky.
Bupati juga menekankan bahwa komitmen penyelesaian sengketa lahan telah dilakukan sejak awal pemerintahannya. Saat ini pihaknya tengah mereview dokumen-dokumen lama termasuk terkait PT Bumi Flora sebagai bahan laporan valid ke tingkat provinsi dan pusat.
Untuk jadwal keberangkatan tim ke Kementerian ATR/BPN di Jakarta, Bupati mengatakan akan diatur lebih lanjut oleh tim yang telah dibentuk dan akan didampingi langsung oleh jajaran pemerintah daerah.
Langkah garang Bupati Al-Farlaky ini menjadi angin segar bagi petani Aceh Timur yang telah bertahun-tahun menanti kejelasan status lahan mereka.
Zainal
