Lapas Lhokseumawe Libatkan Warga Binaan dalam Penanaman Tanaman Hias Siapkan MC Berkelas, Kanwil Ditjenpas Jambi Latih Kemampuan MC dan Keprotokolan Pegawai Pemasyarakatan Seluruh Jambi Kapolres Nagan Raya Sambangi Pimpinan Dayah Darul Ulum Al-Mukarramah, Pererat Silaturahmi dan Perkuat Sinergi dengan Tokoh Agama Satgas Preemtif Ops Zebra Siginjai 2026 Polda Jambi, Ajak Ojek Pangkalan Wujudkan Kamseltibcarlantas Sertijab ! Dua Kasat Diisi Pejabat Baru, Kapolres Tanjab Barat Juga Lantik Kasat Tahti dan Kasikum

Home / Berita

Selasa, 16 Juli 2024 - 19:54 WIB

Daftar Tanya Jawab Lazim (FAQ) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat Dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah

1.Apa latar belakang penerbitan POJK?

POJK disusun untuk mendorong penerapan tata kelola dalam operasional BPR dan BPR Syariah serta melaksanakan mandat Pasal 20B UU Perbankan dan Pasal 34 UU Perbankan Syariah yang diubah terkahir oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

2.Apa saja perubahan pengaturan substansial/mendasar yang diatur dalam POJK Ini? 

Penambahan dan penyempurnaan pilar penerapan tata kelola sehingga menjadi 12 pilar (tambahan 1 pilar yaitu aspek pemegang saham), pengaturan mengenai kewenangan OJK untuk melakukan tindakan tertentu untuk mendukung principle based (sebagai contoh: memerintahkan BPR dan BPR Syariah untuk memenuhi jumlah Direksi/Dewan Komisaris selain yang ditetapkan dalam POJK), pengaturan mengenai pemberhentian/penggantian/pengunduran diri Direksi/Dewan komisaris/DPS, pengaturan mengenai kebijakan tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen, serta kebijakan remunerasi dan nominasi, penyesuaian threshold pemenuhan stuktur tata kelola, pengaturan koordinasi fungsi audit intern dengan OJK, dan pengaturan rencana bisnis.

3.Apa saja yang perlu diperhatikan dalam rangka pemberhentian atau penggantian

Direksi dan/atau Dewan Komisaris?Pemberhentian atau penggantian Direksi dan/atau Dewan komisaris memperhatikan paling sedikit:

a. Direksi dan/atau Dewan Komisaris dinilai tidak mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam pengelolaan dan pelaksanaan strategi BPR dan BPR Syariah, pemberhentian atau penggantian anggota Direksi;

b. tidak didasarkan atas penilaian subjektif dari pemegang saham, namun didasarkan dari penilaian yang objektif terkait pengelolaan BPR dan BPR Syariah;

BACA LAINNYA  Kepala BNNP Jambi Pimpin Langsung Deklarasi Launching Sekolah Bersinar 

c. pemberhentian atau penggantian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris, telah melalui perencanaan dan mekanisme yang berlaku, yang paling sedikit memperhatikan penilaian dari anggota Dewan Komisaris atau komite remunerasi dan nominasi dan telah diagendakan dalam RUPS; dan

d. pemberhentian atau penggantian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris tidak mengakibatkan terjadinya permasalahan dalam pengorganisasian dan/atau permasalahan yang membahayakan kelangsungan usaha BPR dan BPR Syariah.

4.Kapan BPR dan BPR Syariah pertama kali menyampaikan laporan pelaksanaan tata kelola dan laporan transparansi pelaksanaan tata kelola yang mengacu pada POJK ini?

Laporan pelaksanaan tata kelola (laporan yang disampaikan semesteran) disampaikan pertama kali untuk laporan posisi akhir bulan Desember 2014 yang disampaikan paling lambat akhir bulan Januari 2025. Sedangkan laporan pelaksanaan tata kelola (laporan yang disampaikan setiap tahun) pertama kali disampaikan untuk laporan posisi akhir bulan Desember 2014 paling lambat akhir bulan April 2025.

5.Apakah yang dimaksud dengan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan (GRC) secara terintegrasi?

Dalam rangka mendukung proses pengambilan keputusan, terdapat koordinasi yang terintegrasi antara fungsi yang menjalankan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan yang didukung dengan kebijakan atau prosedur yang diperlukan.

BACA LAINNYA  Tingkatkan Efektivitas Pengelolaan Sampah, Lapas Kelas IIA Banda Aceh gandeng Dinas Lingkungan Hidup Kota Banda Aceh 

6.Bagaimana pengaturan mengenai masa tunggu mantan Direksi atau Pejabat Eksekutif yang diajukan sebagai komisaris independen pada BPR dan BPR Syariah yang sama?

Direksi atau Pejabat Eksekutif yang diajukan sebagai komisaris independen pada BPR dan BPR Syariah yang sama wajib menjalani masa tunggu paling singkat 6 bulan yaitu sejak yang bersangkutan diberhentikan sebagai Direksi atau atau Pejabat Eksekutif BPR dan BPR Syariah sampai dengan yang bersangkutan diangkat dalam RUPS sebagai Komisaris Independen.

7.Bagaimana bentuk koordinasi fungsi audit intern dengan OJK?

Untuk memperkutan koordinasi fungsi audit intern dengan OJK, dalam POJK ini terdapat pengaturan mengenai kewenangan OJK untuk meminta BPR dan BPR syariah memperesentasikan rencana dan realisasi program audit tahunan.

8.Apakah BPR dan BPR Syariah yang pada saat POJK ini mulai berlaku memiliki Modal inti paling sedikit Rp 50M wajib langsung membentuk komite audit intern, komite pemantau risiko, dan komite remunerasi dan nominasi, serta pemenuhan komisaris independen 50% dari jumlah anggota Dewan Komisaris?

Pembentukan komite audit intern, komite pemantau risiko, dan komite remunerasi dan nominasi, serta pemenuhan komisaris independen 50% dari jumlah anggota dewan Komisaris diberikan waktu dari sejak POJK ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2025

Share :

Baca Juga

Berita

Puting Beliung Rusak Rumah Warga, Pemerintah Tanjab Barat Turun Langsung Beri Bantuan

Berita

Menuju Satu Dekade JKN: Kontribusi BPJS Kesehatan Mewujudkan Indonesia Lebih Sehat

Berita

Inovasi Mixed-Use Benny Nurdin Tuai Pujian, Sulap Terminal Jambi Makin Kekinian dengan Area Biliar

Berita

Tingkatkan Literasi Keuangan Anak Indonesia, Menuju Indonesia Emas 2045, Ojk Edukasi Pelajar Tingkat Sd/Mi Dalam Rangka Hari Anak Nasional 2024

Berita

Jaga Netralitas Pilkada, Dandim 0415/Jambi Berikan Penekanan Ulang

Berita

Satreskoba Polres Muaro Jambi Hancurkan Basecamp Narkoba di Desa Senaung

Berita

38 Pelaku Narkoba Di Muaro Jambi Berhasil Dibekuk Satresnarkoba Muaro Jambi. 

Berita

Tiga Organisasi wartawan Aceh timur Berharap Pj Bupati Aceh Timur Memberikan Lahan Untuk Pembangunan Lapas Idi.