Rosmalia Putri Maulani
Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muara Bungo
Gagasan teoritis Administrasi Keuangan Negara (AKN) merupakan fondasi penting untuk mencapai nilai-nilai pemerintahan yang baik. Nilai-nilai pemerintahan yang baik pada hakikatnya mencakup transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas pengelolaan sumber daya publik.
AKN pada hakikatnya tidak hanya terbatas pada proses teknis pengelolaan anggaran (pendapatan dan belanja), tetapi juga harus menjadi sistem manajemen yang berbasis kinerja dan integritas. Sistem ini harus didukung oleh kerangka regulasi yang kuat, independensi kelembagaan, dan partisipasi aktif publik dalam perencanaan hingga pengawasan.
Dengan demikian, sinkronisasi AKN dengan pemerintahan yang baik memastikan setiap rupiah uang negara dikelola secara bijaksana, akuntabel, dan dimanfaatkan secara maksimal untuk tujuan pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan.
Negara adalah badan kemasyarakatan yang punya pemerintahan yang memiliki kekuasaan atas dukungan politik semua warga negara dan memiliki kedaulatan dan martabat yang tinggi sebagai negara yang merdeka.
Filsuf-filsuf klasik memberikan definisi tentang tujuan negara, yaitu menurut Plato bahwa tujuan negara adalah mencukupi ragam kebutuhan yang tidak tercukupi oleh manusia secara individu, dan menurut Aristoteles bahwa tujuan negara adalah menyelenggarakan kehidupan yang baik untuk semua warga negara.
Sukses negara dalam mencapai tujuan-tujuan di atas terletak pada strategi dan teknologi dalam menghimpun dana masyarakat, terutama pajak, untuk menyelenggarakan kegiatan fungsi keamanan, ketertiban, dan hubungan internasional. Ini mengapa negara membutuhkan pengimbangan dana dari sumber pendapatan negara yang potensial, seperti pajak melalui kebijaksanaan fiskal.
Agar penyelenggaraan fungsi negara berjalan sesuai dengan harapan, pemerintah harus mempunyai sistem administrasi keuangan negara yang baik dan akuntabel supaya tidak timbul kebocoran, baik dalam penerimaan keuangan maupun pengeluaran penggunaannya.
Administrasi keuangan negara sangat perlu dipelajari dan dipahami mendalam oleh mahasiswa dan masyarakat. Seperti yang khusus termasuk dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dasar umum pengelolaan keuangan negara dalam rangka mendukung tegaknya good governance dalam penyelenggaraan negara adalah pengelolaan keuangan negara harus diselenggarakan secara profesional, terbuka, dan bertanggung jawab seperti pada aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar.
Negara keuangan sendiri, menurut Van der Kemp’s definition, adalah semuanya hak yang dapat diperhitungkan dengan uang, begitu juga segala sesuatu (berupa uang ataupun barang) yang dapat dibuat hak milik negara dalam hubungan dengan hak-hak tersebut. Definisi ini mempunyai substansi yang dapat dipertimbangkan dalam arti besar, yaitu mencakup hak dan kewajiban negara yang dapat diperhitungkan dengan uang, serta barang milik negara yang tidak termasuk dalam belanja negara.
Sementara itu, dalam arti sempit, keuangan negara hanya terbatas pada hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk barang milik negara yang tercantum dalam anggaran negara untuk tahun yang bersangkutan. Tulisan ini disusun oleh Rosmalia Putri Maulani dari Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muara Bungo.
Administrasi Keuangan Negara (AKN) merupakan fondamen yang strategis dalam mencapai good government yang secara esensial mencakup transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas pengelolaan sumber daya publik. AKN harus berupa sistem pengelolaan yang berorientasi prestasi dan integritas, diperkuat kerangka regulasi yang kuat, untuk memastikan bahwa setiap rupiah uang Negara dikelola bijaksana dan dapat dipertanggungjawabkan untuk mencapai kesejahteraan umum.
Tujuan negara, seperti disebutkan oleh Plato dan Aristoteles, adalah untuk menutupi kebutuhan dan mengelola kehidupan yang baik untuk kewarganegaraannya.
Suksesnya tujuan ini sangat bergantung pada rencana negara dalam mengumpulkan dana, utamanya pajak. Oleh karena itu, pemerintah harus mempunyai AKN yang baik dan akuntabel untuk menekan kebocoran dana.
