Sungai Penuh – Kejaksaan Negeri (Kejari) Sungai Penuh melelang barang rampasan negara berupa tanah total senilai 2 miliar lebih, mulai tanggal 7 november 2024 hingga 21 November 2024, sehingga bagi siapa saja yang berminat diperbolehkan mengikuti lelang tersebut.
Mekanisme lelangnya dengan sistem Open Bidding atau Lelang Terbuka dan penawaran lelang sendiri telah mulai dibuka dan dapat diakses untuk mengajukan penawaran sejak ditayangkan secara resmi pengumuman lelangnya hari Kamis tgl 21 November 2024 jam 14.00 wib, setelah itu akan diumumkan pemenang’y melalui Badan Lelang Resmi KPKN Provinsi Jambi
Saat dikonfirmasi Kejari Sungai Penuh Sukma Dyaja Negara melalui Kasi Intelijen Andi Sugandi membenarkan pihaknya kembali membuka lelang hasil rampasan negara yang sudah berkuatan hukum melalui portal resmi.
“ Untuk proses lelang dilakukan melalui perantara Kantor Pelayanan Negara dan Lelang (KPKNL), Lelang ini dilakukan karena telah memiliki kekuatan hukum tetap, Pelaksanaan lelang, dilakukan secara daring dan terbuka untuk umum di alamat www.lelang.go.id/ www.portal.lelang.go.id oleh KPKNL,” Ungkap Kasi Andi
Lebih lanjut kasi andi mengtakan Rincian barang yang dilelang adalah 2 sebidang tanah yankni tanah seluas 606 m2 sebagaimana SHM No. 306/Koto Lebu (saat ini berubah menjadi SHM No. 1075/Koto Lebu) dengan nilai Rp. 652.053.000,00 (Enam Ratus Lima Puluh Dua Juta Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah) dan yang kedua tanah seluas 3.027 m2 sesuai SHM No. 00247/Sungai Jernih dengan nominal Rp. 1.728.534.000,00 (Satu Miliar Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan Juta Lima Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah).
“ Tentang ketentuan lelang, antara lain calon peserta lelang datang ke Kantor Kejari Sungai Penuh untuk melihat objek lelang didampingi petugas, menandatangani berita acara pengecekan fisik objek lelang agar peserta mengetahui kondisi objek,” Tambahnya.
Calon peserta lelang mendaftarkan diri pada aplikasi lelang melalui internet, kemudian mengaktifkan akun dan merekam (scan) KTP, NPWP, dan nomor rekening atas nama sendiri.
“ Peserta yang bertindak sebagai kuasa badan hukum, usaha diwajibkan mengunggah surat kuasa bermaterai cukup, akta pendirian badan hukum, usaha berikut perubahannya, NPWP badan hukum, usaha dan merekam nomor rekening badan hokum, usaha tersebut,” Tutupnya.
Dewi Wilonna
