BANDA ACEH – High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Aceh, merupakan bentuk komitmen bupati dan wali kota se-Aceh pada upaya pengendalian inflasi dan percepatan digitalisasi daerah.
Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, saat memberikan arahan pada High Level Meeting TPID dan TP2DD Aceh, di ruang serbaguna Setda Aceh, Rabu (14/5/2025).
“kami mengapresiasi kehadiran Bapak/Ibu hari ini. Pertemuan ini mencerminkan komitmen dan semangat kolaboratif semua pihak dalam merumuskan langkah-langkah strategis untuk menghadapi dua isu besar yang sangat krusial bagi pembangunan daerah kita, yaitu pengendalian inflasi dan percepatan digitalisasi pendapatan daerah,” ujar Fadhlullah.
“Isu inflasi bukan sekadar persoalan ekonomi, tetapi menyentuh langsung kesejahteraan masyarakat, terutama kelompok rentan. Oleh karena itu, pengendalian inflasi harus menjadi kerja bersama yang terencana, terkoordinasi, dan berkelanjutan,” sambung pria yang akrab disapa Dek Fadh itu.
Dek Fadh menjelaskan, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, keterjangkauan harga, serta komunikasi yang efektif dengan masyarakat, adalah pilar-pilar utama yang perlu dijaga bersama.
“Alhamdulillah, kerja keras selama ini telah membuahkan hasil positif. Inflasi di Aceh dapat kita kendalikan dalam rentang target nasional. Namun kita tidak boleh lengah. Di depan kita terbentang tantangan yang semakin kompleks, seperti perubahan iklim, gejolak geopolitik global, hingga dinamika harga pangan dan energi,” kata Wagub berpesan.
Oleh karena itu, sambung Wagub, upaya memperkuat ketahanan dan kemandirian pangan menjadi keharusan strategis. Dalam konteks inilah pertemuan ini menjadi sangat penting untuk memperkuat sinergi lintas sektor dalam mendesain program dan kebijakan yang mampu menjaga stabilitas harga di Aceh.
Dek Fadh menambahkan, isu yang tak kalah penting adalah transformasi digital, khususnya dalam mempercepat digitalisasi pendapatan daerah.l, katena kehidupan global telah berubah.
“Digitalisasi bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan mendesak. Melalui pendekatan digital, kita dapat meningkatkan efisiensi, akurasi, serta membangun tata kelola yang lebih transparan dan akuntabel,” sebut Wagub.
l
Hal ini menjadi fondasi bagi tumbuhnya kepercayaan publik dan kemandirian fiskal daerah. Dalam kaitan ini, Wagub mengapresiasi daerah-daerah yang telah melakukan terobosan dalam digitalisasi pajak dan retribusi, integrasi sistem dengan perbankan, serta optimalisasi pemanfaatan QRIS.
Namun demikian, sambung Wagub, pekerjaan rumah masih sangat banyak. Kolaborasi antarinstansi dan pemanfaatan data belum sepenuhnya optimal.
“Karena itu, saya mendorong para kepala daerah untuk memberikan perhatian dan dukungan penuh terhadap perangkat daerah yang menangani urusan pendapatan agar mampu memimpin transformasi digital ini secara menyeluruh,” imbau Dek Fadh.
Sebagai panduan bersama, pada kesempatan tersebut Wagub kembali menegaskan beberapa poin penting sebagai arah kebijakan di masa mendatang, yaitu membangun dan memperkuat basis data Neraca Pangan Aceh yang akurat sebagai dasar kebijakan pengendalian inflasi.
Selanjutnya, meningkatkan sinergi dan implementasi program SIGANTANG yang merupakan akronim dari Stabilisasi Harga Melalui Ketahanan Pangan yang Inklusif.
Selain itu, sambung Wagub, memberi peran strategis kepada BUMD dalam distribusi pangan antarwilayah dan empercepat digitalisasi sistem pembayaran daerah dengan dukungan teknologi informasi yang andal dan aman.
“Terakhir, mari bersama kita meningkatkan kapasitas kelembagaan dan SDM di OPD urusan pendapatan agar lebih inovatif dan berorientasi pada pertumbuhan yang berkelanjutan, tanpa memberatkan masyarakat,’ sebut Wagub.
Untuk itu, Wagub mengajak semua pihak untuk terus menjaga semangat kolaborasi, inovasi, dan integritas dalam menjalankan amanah karena harapan masyarakat sangat besar.
“Kita tidak boleh mengecewakan harapan itu. Kami optimis, pertemuan strategis hari ini dapat melahirkan kesepakatan dan komitmen konkret yang memperkuat daya tahan ekonomi daerah dan mendorong tata kelola keuangan yang lebih baik dan berkelanjutan,” ucap Wagub.
“Terima kasih kepada Bank Indonesia perwakilan Aceh atas dukungan penuh terhadap pelaksanaan pertemuan ini, serta apresiasi kepada para Bupati/Wali Kota, Polda Aceh, instansi vertikal, narasumber dari Kemenko Perekonomian dan Kemendagri, anggota TPID dan TP2DD se-Aceh, serta seluruh pihak yang telah berkontribusi,” pungkas Wagub Fadhlullah.
Sebelumnya, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Aceh Agus Chusaini, dalam sambutannya menjelaskan TPID bertujuan untuk memastikan harga barang fan jasa di suatu daerah tetap stabil, khususnya bahan pokok.
Sedangkan digitalisasi berperan sebagai katalisator peningkatan pertumbuhan ekonomi Aceh, karena itu penting koordinasi dan kolaborasi para pemangku kebijakan di Bumi Serambi Mekah.
Karena itu, Agus menjelaskan pertemuan ini sangat penting. Karena itu, Agus mengapresiasi kehadiran kepala daerah se-Aceh yang menghadiri kegiatan ini.
Kegiatan yang digelar secara hibrid ini turut dihadiri oleh Plt Sekretaris daerah Aceh M Natsir, Asisten Perekonomian dan Pembangunna Sekda Aceh Zulkifli, para bupati dan wali kota se-Aceh serta sejumlah Kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh terkait lainnya dan para Kepala TPID dan TP2DD se-Aceh.
Zainal
