BIDIKINDONESIANEWS,
Jambi13/12/2021
Pelantikan pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi baru-baru ini menjadi sorotan berbagai pihak, salah satunya yang tergabung dalam Suara Pemuda Anti Korupsi Jambi (SPEAKJAMBI).
Pada hari ini Senin 13 Desember 2021 mendatangi Komisi Aparatur Sipil Negara untuk menyampaikan sejumlah dugaan pelanggaran dalam pelantikan tersebut.
“Hari ini kita mendatangi KASN untuk menyampaikan beberapa dugaan pelanggaran terkait pelantikan pejabat yang dilakukan beberap hari kemarin, dimana kami menilai ada pelanggaran yang dilakukan oleh Pemprov Jambi terkait pejabat yang dilantik serta tidak memenuhi syarat dengan jabatan yang diembannya. “Hal ini disampaikan Yudha Abmarzha Selaku ketua SPEAKJAMBI, ketika di hubungi melalui Telp Selulernya.
“Adapun salahsatunya yakni adanya guru yang dilantik menjadi pejabat struktural dimana adanya larangan dari menteri PAN RB melalui surat edaran nomor SE/15/M-PAN/4/2004 Tentang larangan pengalihan PNS dari Jabatan Guru Ke Jabatan Non Guru, sedangkan kita tau banyak wilayah di Jambi khususnya sekolah menengah ke atas masih banyak kekurangan guru. Sedangkan guru adalah profesi yang melekat pada diri seseorang apabila diangkat menjadi pejabat struktural maka hak mengajarnya menjadi hilang. Sehingga menurut kami ini berdampak nanti nya ke depan terkait kekurangan guru yang ada.” Sambungnya
“Dan kita lihat dari nama-nama yang di Lantik khususnya di dinas pendidikan provinsi Jambi ada sejumlah nama yang berasal dari guru untuk menduduki jabatan baik setingkat KASI,Kepala UPTD hingga Kepala Bidang. Kemudian kita juga melihat banyak pejabat yang menduduki jabatan tidak sesuai dengan disiplin ilmunya, ada yang sarjana pendidikan di tempatkan di RSU, Balitbanda bahkan di dinas ESDM, dan sarjana tekhnik di dinas koperasi ini kan sangat disayangkan bagaimana dengan disiplin ilmu yang berbeda menjalankan jabatannya.
“Jadi pada hari ini kita meminta KASN Untuk melakukan investigasi dan menganulir jika ada dugaan pelanggaran berat yang ditemukan dan dilakukan pemerintah provinsi Jambi, kemudian memberikan sanksi kepada pihak-pihak yang bertanggungjawab. Hal ini kita lakukan agar Gubernur Jambi benar-benar menempatkan orang yang menguasai bidangnya sehingga membantu kerja pak gubernur membawa Jambi lebih maju nantinya ”
Dan kita juga akan meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Untuk mendalami jika ada ditemukannya dugaan praktik jual beli jabatan dalam menempatkan jabatan di lingkungan pemerintah provinsi Jambi besok. ” Tutupnya,(Rendhy)
