Muaro Jambi – PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Jambi (“Pelindo Jambi”) resmi menjalin kerja sama dengan Kejaksaan Tinggi Jambi melalui penandatanganan Perjanjian Kerja samaTentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Penandatanganan ini berlangsung pada Selasa, 24 Juni 2025, di Kantor Kejati Jambi, sebagai upaya memperkuat sinergi penanganan hukum dan tata kelola perusahaan yang akuntabel.
Acara dihadiri General Manager Pelindo Jambi Ahmad Fahmi, Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi Dr. Hermon Dekristo, S.H., M.H., serta Executive Director Regional 2 Pelindo, Drajat Sulistyo.
Dalam sambutannya, General Manager Pelindo Jambi Ahmad Fahmi menyampaikan bahwa Perjanjian Kerja sama ini merupakan kelanjutan dari kerja sama nasional antara Pelindo dengan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (“Jamdatun”), sebagai bagian dari transformasi korporasi sejak Oktober 2021.
“Kami menyambut baik kerja sama ini sebagai bagian dari komitmen Pelindo dalam menjalankan tata kelola perusahaan yang bersih dan profesional. Kejaksaan dapat menjadi mitra strategis kami, terutama dalam pendampingan hukum dan penyelesaian piutang macet dengan mitra usaha,” ujar Fahmi.
Pelindo juga berharap agar kerja sama ini dapat mendukung tiga hal utama: pencegahan penyalahgunaan wewenang, edukasi hukum bagi karyawan, serta percepatan penyelesaian masalah hukum yang berkaitan dengan operasional pelabuhan.
Sementara itu, Kepala Kejati Jambi Dr. Hermon Dekristo menegaskan bahwa Perjanjian Kerja sama ini tidak hanya sebatas pemenuhan administratif. Ia berharap ada implementasi konkret dalam pendampingan dan penanganan hukum ke depannya.
“Kami berharap Perjanjian Kerja sama ini bukan hanya menjadi dokumen simbolis, tetapi benar-benar ditindaklanjuti melalui kerja sama nyata di lapangan. Kejaksaan siap menjadi mitra aktif dalam mendukung transparansi dan integritas pengelolaan BUMN, khususnya di wilayah Jambi,” ungkap Hermon.
Kerja sama ini diharapkan menjadi fondasi awal dalam memperkuat hubungan antara Pelindo dan Kejati Jambi secara jangka panjang, terutama dalam menciptakan iklim usaha yang bersih, adil, dan sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku.
Penandatanganan Perjanjian Kerja sama ditutup dengan sesi foto bersama dan komitmen kedua belah pihak untuk terus menjaga komunikasi yang konstruktif dalam mendukung pembangunan daerah melalui pengelolaan pelabuhan yang aman secara hukum dan profesional secara operasional.
