ACEH TIMUR – Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Timur menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan BNPB dan Dinas Sosial, Kamis (23/4/2026), untuk mengevaluasi penanganan pascabanjir yang melanda wilayah tersebut lima bulan lalu.
RDP ini menyoroti lambatnya proses rehabilitasi, rekonstruksi, dan pemulihan ekonomi warga terdampak, serta mengungkap sejumlah permasalahan krusial seperti data yang tidak sinkron dan koordinasi yang lemah antar instansi.
Ketua Komisi DPRK Aceh Timur, Zulfahmi, S.H., membuka forum dengan pertanyaan tajam mengenai progres rekonstruksi pascabanjir.
Ia mempertanyakan mengapa pertemuan antara semua pihak terkait baru dapat terlaksana setelah lima bulan berlalu.
“5 bulan banjir telah berlalu, baru hari ini kita bisa duduk bersama dan berbagi keluh kesah,” ujarnya dengan nada kecewa. “Tapi saya percaya, kalau mulai sekarang kita kolaborasi, belum terlambat untuk memperbaiki.”
DPRK mengaku kerap menerima keluhan dari warga terkait bantuan yang tak kunjung datang dan data yang simpang siur.
Zulfahmi menyayangkan ketidaklibatan DPRK dalam penanganan banjir sejak awal.
Salah satu temuan utama dalam RDP adalah ketidaksesuaian data antara Dinas Sosial dengan BPBD/BNPB.
Zulfahmi menilai hal ini menjadi penyebab utama lambatnya penyaluran bantuan dan proses rekonstruksi.
“Perbedaan data ini dikhawatirkan menghambat penyaluran bantuan dan percepatan rekonstruksi,” tegasnya.
“Saya mohon, seluruh instansi segera perbaiki data antar lembaga. Turunkan ego, jangan lagi rebutan siapa yang benar dan salah.” imbuhnya.
Forum ini kemudian memperjelas pembagian peran. Dinas Sosial bertanggung jawab atas bantuan Jaminan Hidup (Jadup), sementara BNPB dan BPBD bertanggung jawab atas pembangunan hunian sementara (huntara), hunian sementara mandiri, hingga hunian tetap (huntap).
Perwakilan BNPB, NADHIRAH PIC BNPB, menjelaskan bahwa data korban bersifat dinamis dan masih terus dapat diusulkan sambil berjalan, sembari terus dievaluasi.
Terkait kerusakan infrastruktur, BNPB menyatakan telah menyewa alat berat untuk mempercepat perbaikan jalan, irigasi, dan sawah yang rusak.
RDP ini diharapkan menjadi momentum untuk memastikan upaya rehabilitasi dan rekonstruksi tepat sasaran dan tidak tumpang tindih. Target utama adalah pemulihan kondisi korban banjir dan longsor serta pemulihan ekonomi masyarakat Aceh Timur.
“Yang penting sekarang kolaborasi. Stop saling menyalahkan. Rakyat butuh solusi nyata, bukan debat data di atas kertas,” pungkas Zulfahmi
