Jakarta – Bupati Muaro Jambi Dr. Bambang Bayu Suseno menghadiri rapat penting soal penyelesaian batas wilayah antara Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Batanghari. Rapat itu digelar Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri di Hotel Orchardz Jayakarta, Jakarta Pusat, Senin (18/5/2026).
Bupati Bambang datang didampingi Sekda Muaro Jambi Budhi Hartono dan Kabag Pemerintahan M. Iqbal. Kehadiran mereka jadi bukti kalau Pemkab Muaro Jambi serius nyelesain persoalan batas daerah secara musyawarah dan sesuai aturan.
Rapat ini tindak lanjut dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah. Agenda utamanya adalah mencari titik temu batas wilayah Muaro Jambi dan Batanghari biar nggak ada tumpang tindih administrasi ke depan.
Yang hadir nggak cuma Pemkab Muaro Jambi. Gubernur Jambi Dr. H. Al Haris, Ketua DPRD Provinsi Jambi M. Hafiz Fattah, dan perwakilan Pemkab Batanghari yang dipimpin Sekdanya juga ikut duduk bareng di forum ini. Jadi pembahasannya langsung 3 tingkat: pusat, provinsi, dan kabupaten.
Bupati Bambang Bayu Suseno bilang, penyelesaian batas daerah itu penting banget. Alasannya jelas: biar ada kepastian administrasi pemerintahan, percepatan pembangunan jalan, dan menjaga hubungan baik antarwilayah di Jambi.
“Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi berkomitmen mendukung penyelesaian batas daerah secara baik dan sesuai ketentuan, demi kepentingan masyarakat serta terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih optimal,” ujar Bupati BBS.
Lewat rapat yang difasilitasi Kemendagri ini, semua pihak berharap kesepakatan bisa cepat tercapai. Kalau udah sepakat, hasil batas wilayah itu bakal disahkan secara definitif lewat Peraturan Menteri Dalam Negeri.(*)
