BANDA ACEH – Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Aceh, Ramdani Boy melaksanakan kegiatan monitoring sekaligus penguatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (tusi) kepada jajaran pegawai di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Banda Aceh dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Banda Aceh, Selasa (7/7/2026).
Kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya Kanwil Ditjenpas Aceh dalam memastikan penyelenggaraan tugas dan fungsi pemasyarakatan berjalan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP), memperkuat tata kelola organisasi yang akuntabel, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik yang profesional, transparan, dan berorientasi pada pemenuhan hak masyarakat.
Mengawali kunjungannya di LPKA Kelas II Banda Aceh, Ramdani Boy meninjau secara langsung sejumlah fasilitas layanan, di antaranya dapur dan klinik. Peninjauan dilakukan untuk memastikan pelayanan kepada Anak Binaan telah berjalan sesuai standar, baik dari aspek pemenuhan kebutuhan dasar maupun layanan kesehatan.
Saat meninjau dapur, Kakanwil memberikan apresiasi atas kebersihan lingkungan kerja serta proses pengolahan makanan yang dinilai telah memenuhi standar kebersihan dan kesehatan. Menurutnya, kualitas layanan pemenuhan kebutuhan dasar merupakan salah satu indikator penting dalam pelaksanaan pembinaan yang berorientasi pada perlindungan hak Anak Binaan.
Selanjutnya, Kakanwil memastikan kesiapan layanan kesehatan melalui peninjauan fasilitas klinik, termasuk ketersediaan tenaga kesehatan, sarana pendukung, dan obat-obatan sebagai bentuk komitmen pemenuhan hak kesehatan bagi Anak Binaan.
Monitoring kemudian dilanjutkan di Lapas Kelas IIA Banda Aceh. Dalam kunjungan tersebut, Ramdani Boy meninjau berbagai layanan publik sekaligus melihat secara langsung sejumlah pembenahan yang telah dilakukan oleh jajaran Lapas Banda Aceh. Ia memberikan apresiasi atas berbagai inovasi pelayanan yang terus dikembangkan, khususnya pada layanan kunjungan yang kini semakin tertib, nyaman, humanis, dan berorientasi pada pelayanan prima.
Selain melakukan monitoring terhadap sarana dan layanan, Kakanwil juga memberikan penguatan kepada seluruh jajaran pegawai mengenai pentingnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi secara profesional, disiplin, dan berintegritas.
Dalam arahannya, Ramdani Boy menegaskan bahwa pemberantasan peredaran telepon genggam ilegal di dalam Lapas maupun LPKA harus menjadi komitmen bersama seluruh jajaran. Ia menekankan bahwa implementasi Zero Handphone merupakan langkah strategis dalam mencegah berbagai bentuk penyalahgunaan yang berpotensi memicu tindak pidana, termasuk penipuan daring dan kejahatan siber lainnya yang dikendalikan dari dalam lembaga pemasyarakatan.
“Kita harus memastikan tidak ada ruang bagi praktik-praktik yang dapat mencederai integritas institusi. Komitmen terhadap Zero Handphone harus dilaksanakan secara konsisten sebagai bagian dari upaya menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan pemasyarakatan,” tegas Ramdani Boy.
Ia juga mengingatkan seluruh pegawai agar menjauhi praktik judi online maupun pinjaman online ilegal yang tidak hanya berdampak terhadap kondisi ekonomi keluarga, tetapi juga berpotensi memengaruhi profesionalisme serta integritas aparatur dalam menjalankan tugas.
Selain itu, Kakanwil menegaskan bahwa seluruh proses pembinaan harus dilaksanakan tanpa adanya tindakan kekerasan fisik terhadap Anak Binaan maupun Warga Binaan. Menurutnya, pendekatan pembinaan harus selalu mengedepankan prinsip humanis, persuasif, edukatif, serta menghormati hak asasi manusia sesuai dengan prinsip-prinsip pemasyarakatan.
Dalam kesempatan tersebut, Ramdani Boy turut mengingatkan pentingnya etika bermedia sosial bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Ia mengimbau seluruh pegawai agar bijak dalam memanfaatkan media sosial, menghindari penyebaran informasi yang berpotensi menimbulkan polemik, serta senantiasa menjaga citra positif institusi.
Menutup arahannya, Kakanwil mengajak seluruh jajaran untuk terus menjaga marwah diri, keluarga, dan institusi melalui pelaksanaan tugas yang profesional, bersih, dan penuh tanggung jawab.
“Kinerja yang berintegritas akan melahirkan kepercayaan publik. Karena itu, mari kita laksanakan tugas dengan penuh dedikasi, menjaga nama baik organisasi, dan terus menghadirkan pelayanan pemasyarakatan yang semakin berkualitas bagi masyarakat,” ujar Ramdani Boy.
Melalui kegiatan monitoring dan penguatan tugas pokok dan fungsi ini, Kanwil Ditjenpas Aceh menegaskan komitmennya dalam memperkuat budaya kerja yang profesional, akuntabel, dan berintegritas, sekaligus mendorong peningkatan kualitas pelayanan pemasyarakatan yang aman, humanis, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Zainal
